Sambas, Media Kalbar Petani kelapa dari Kecamatan Jawai mendatangi DPRD Kabupaten Sambas untuk mempertanyakan kepastian harga kelapa. Mereka mengeluhkan harga jual yang pada Juli 2026 hanya sekitar Rp1.900 per kilogram, turun jauh dari harga sebelumnya yang disebut pernah berada di kisaran Rp5.000.
Ketua pelaksana aksi, Pendi, warga Desa Pelempaan, Kecamatan Jawai, mengatakan penurunan tersebut membuat perekonomian petani terpukul. Kelapa tetap berbuah, tetapi harapan petani justru semakin mengering.
“Sekarang harga kelapa sekitar Rp1.900 per kilogram. Sebelumnya kurang lebih Rp5.000. Otomatis perekonomian petani di Jawai merosot,” kata Pendi.
Menurut dia, para petani belum pernah menerima surat atau pemberitahuan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pertanian mengenai harga eceran tertinggi maupun harga acuan kelapa. Karena tak mendapatkan kepastian, masyarakat memilih mendatangi gedung DPRD Sambas.
Mereka ingin mengetahui langkah pemerintah daerah dan wakil rakyat dalam menghadapi anjloknya harga komoditas yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Jawai.
Pendi mengatakan, berdasarkan jawaban yang mereka terima, pemerintah daerah akan memperjuangkan terbentuknya harga yang lebih layak bagi petani. Namun, petani tentu tidak hanya membutuhkan janji. Janji, seperti diketahui, tidak dapat ditimbang, apalagi dijual kepada tengkulak.
Petani berharap harga kelapa dapat kembali mencapai Rp5.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih mampu menopang kebutuhan rumah tangga serta menjaga keberlangsungan usaha perkebunan kelapa.
“Kami berharap harganya bisa Rp5.000 per kilogram supaya perekonomian petani kembali membaik,” ujarnya.
Selama ini, Pendi mengatakan, petani menjual hasil panen kepada cangkau atau tengkulak yang berada di kampung-kampung. Posisi petani menjadi lemah karena tidak memiliki pilihan pasar yang lebih luas maupun kepastian harga.
Rantai penjualan yang panjang juga membuat harga di tingkat petani kerap berbeda jauh dengan harga produk kelapa setelah dipasarkan atau diolah. Kelapa berpindah tangan beberapa kali, sedangkan keuntungan petani terkadang hanya sempat lewat.
Para petani meminta pemerintah daerah tidak hanya membahas harga ketika aksi digelar. Mereka berharap ada pendataan, pembinaan kelompok tani, pembukaan akses pasar, pengawasan rantai perdagangan, dan pengembangan industri pengolahan kelapa.
Kini petani menunggu tindak lanjut pemerintah dan DPRD Sambas. Mereka berharap kelapa tak lagi dihargai murah di kebun, lalu berubah mahal begitu sampai di rak pasar.(Rai)
Comment