JAKARTA, Media Kalbar – Video mahasiswa yang meneriakkan “Prabowo bedebah” di dekat Bundaran HI dibalas dengan unggahan Sekretariat Kabinet yang menampilkan 500 ribu warga dalam rangkaian HUT ke-81 RI.
Aksi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari aksi #MerebutKemerdekaan. Salah satu orator menyebut Presiden Prabowo sebagai presiden yang gagal dan menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahannya. Tak lama kemudian, Sekretariat Kabinet mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan:
“IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”
Konten inilah yang kemudian memicu perdebatan. Sejumlah warganet menilai narasi tersebut terkesan mempertentangkan aksi mahasiswa dengan besarnya antusiasme masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT RI.
Di sisi lain, perayaan kemerdekaan memang memiliki rangkaian kegiatan yang luas. Kehadiran masyarakat dalam acara tersebut tidak otomatis dapat dimaknai sebagai dukungan politik kepada Presiden. Sorotan juga muncul karena unggahan itu hadir ketika Indonesia tengah menghadapi persoalan bencana, termasuk gempa NTT dan karhutla di Kalimantan.
Perdebatan akhirnya bukan hanya soal demo atau perayaan HUT RI, tetapi juga tentang bagaimana akun resmi pemerintah seharusnya berkomunikasi ketika kritik politik dan persoalan bencana sama-sama menjadi perhatian publik. Padahal, kritik mahasiswa dan perayaan kemerdekaan merupakan dua hal yang berbeda.
Mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati perayaan kemerdekaan tanpa harus dianggap sebagai bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.
Perdebatan tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan sejumlah persoalan bencana. Salah satunya adalah gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Di tengah penanganan bencana tersebut, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan dan mengerahkan aparat serta kementerian terkait.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, misalnya, menyatakan stok beras di NTT mencapai sekitar 39.000 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah turun langsung ke NTT. Pada Kamis (20/8/2026), Gibran mengunjungi pengungsi korban gempa di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sikka. Namun, Presiden Prabowo Subianto hingga Jumat (21/8/2026) belum melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa NTT.
Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi, Joko Priyoski menilai dengan kondisi seperti itu tak salah jika publik menganggap pemerintah tak becus membuat kebijakan untuk masyarakat, tetapi juga dari cara pemerintah berkomunikasi.
Joko menambahkan konten yang seharusnya menjadi dokumentasi kegiatan pemerintah dapat berubah menjadi polemik apabila narasinya Seskab dianggap menempatkan kritik masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilawan, bukan sebagai aspirasi yang perlu didengar.
“Perdebatan “Prabowo bedebah” versus “500 ribu warga” pada akhirnya menjadi lebih besar daripada sekadar perang narasi di media sosial,” kata Joko Priyoski kepada wartawan, Sabtu, 22 Agustus.
Perdebatan itu menjadi semakin relevan ketika masyarakat di daerah bencana masih membutuhkan perhatian, bantuan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk mereka.
“Dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal memenangkan perdebatan di media sosial. Komunikasi pemerintah adalah bagian dari bagaimana negara membangun kepercayaan publik,” tandasnya. (*/Amad)
Ironi Demo Dikritik, 500 Ribu Warga Diangkat: KAMAKSI Kritik Gaya Komunikasi Pemerintah, Perang Narasi ala Seskab
Comment