by

Issue Negatif Terhadap Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Desain Politik Pembunuhan Karakter

Palangka Raya, Media Kalbar

Dihantam Isu Negatif, Tokoh Pemuda Kalteng Sebut Serangan Terhadap Gubernur Kalteng Hanya Desain Politik untuk pembunuhan karakter semata.

“Di tengah dinamika politik daerah, fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tetap teguh pada pelayanan rakyat. Masalah riil seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan adalah prioritas utama yang sedang dikerjakan secara nyata di lapangan. Upaya penggiringan opini publik ke ranah domestik dan kehidupan pribadi merupakan bentuk pengalihan isu yang tidak produktif bagi pembangunan daerah. Pemimpin daerah harus dinilai dari efektivitas kebijakannya, bukan dari rumor media sosial yang tidak terverifikasi,” ungkap Ahmada Dahlan, Sekretaris Umum Gerdayak Kalteng, Selasa (1/9/2026)

Gubernur telah menunjukkan sikap ksatria dan kedewasaan politik yang tinggi dengan meminta publik untuk tidak membesar-besarkan polemik seremoni media sosial, melainkan mengambil hikmah sebagai bahan evaluasi internal instansi pemerintah. ” Kritik masyarakat didengar dengan lapang dada, dan pemerintah daerah langsung bergerak cepat memperkuat sinergi dengan TNI-Polri untuk menangani kabut asap melalui pembentukan posko kesehatan dan Media Center. Sikap tanggap dan fokus bekerja untuk rakyat ini membuktikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan solid demi kepentingan Kalimantan Tengah, ujarnya.

Menurutnya, sangat disayangkan adanya upaya pembunuhan karakter karakter assasination yang memanfaatkan rumor masa lalu yang tidak terbukti kebenarannya untuk mendiskreditkan institusi kepemimpinan daerah. Masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi viral di media sosial yang sengaja diembuskan tanpa konfirmasi resmi dari pihak keluarga.
” Politik daerah yang sehat seharusnya diisi oleh adu gagasan pembangunan, bukan dengan mengeksploitasi kehidupan privat demi menjatuhkan legitimasi politik seorang kepala daerah yang dipilih secara sah oleh rakyat,” pungkasnya. (*/MK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed