Sintang, Media Kalbar
Ini bukan sekadar jalan rusak, ini potret kelalaian yang dipelihara. Di Dusun Pintas Bersemi, Desa Nanga Tempunak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalbar. Badan jalan yang menjadi Akses Utama Warga kini nyaris putus total. Longsor demi longsor terjadi, namun respons Pemerintah Kabupaten Sintang justru tenggelam sunyi, lamban, nyaris tak terlihat.
Sudah berbulan-bulan kerusakan ini dibiarkan menganga. Tanah tergerus, badan jalan retak parah, sebagian ambles, dan sisanya tinggal menunggu runtuh. Hari ini, longsor susulan kembali terjadi yang kedua kalinya, mengubah jalur itu dari sekadar rusak menjadi ancaman nyata. Motor nyaris tak bisa lewat, pejalan kaki pun harus berjudi dengan keselamatan.
Lebih ironis, di tengah situasi genting ini, para pemangku kebijakan seperti kehilangan urgensi. Ketua Koordinator Bidang Advokasi DPW PROJAMIN Kalbar, Tedi Z.L, menyebut sikap ini bukan lagi lamban, tapi abai.
“Pejabat terkait di Sintang seperti diam tanpa tindakan. DPRD dari Dapil Sepauk dan Tempunak, Bupati Sintang, Dinas PUPR Sintang, Dinas Perkim Sintang, bahkan Inspektorat yang nampak tidak jelas Kontribusinya sebagai Lembaga Pemerintah untuk Kontrol dan Pengawasan yang dipercaya Negara, namun fungsinya seolah tidak bergerak. Anggaran jalan terus, tapi kinerja tak tampak,” tegasnya di Sintang, Selasa (5/5).
Jeritan yang Tak Lagi Pelan: “Viralkan Saja, Kami Takut Mati Tertimbun.” Di lapangan, suara Warga tak lagi sekadar keluhan ini peringatan. Mereka hidup di tepi longsor, secara harfiah.
“Viralkan saja jalan ini, Bang. Kami lewat saja susah. Yang kami takut bukan cuma jalan putus, rumah kami bisa ikut jatuh kalau ini terus dibiarkan dan tunggu ada menelan korban nyawa baru bergerak?” ujar seorang Warga yang kesal dan marah.
Kalimat itu sederhana, tapi menampar keras: Warga merasa ditinggalkan. Mereka tidak meminta proyek besar, mereka meminta keselamatan dasar.
Jangan Tunggu ada Korban Baru Bergerak, Longsor kedua hari ini seharusnya jadi alarm keras, bukan sekadar catatan laporan. Membiarkan akses vital hancur berbulan-bulan tanpa solusi bukan lagi soal birokrasi yang lambat, tapi kegagalan melindungi Masyarakat.
Jika Pemerintah masih memilih diam, maka satu hal pasti: waktu tidak akan menunggu. Hujan berikutnya bisa jadi bukan hanya meruntuhkan jalan, tapi juga rumah, bahkan nyawa.
Masyarakat Nanga Tempunak tidak butuh janji baru. Mereka tidak butuh kunjungan seremonial. Mereka butuh alat berat, perbaikan konkret, dan tindakan sekarang juga.
Kalau tidak, maka Pemerintah sedang mengirim pesan yang sangat jelas: nyawa Warga di pinggiran bukan prioritas. (*/MK)
Comment