Pontianak, Media Kalbar
Ketua komisi V DPR RI, Lasarus, S.sos. Msi., yang melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi Jalan ruas Nanga Mau – Tebidah beberapa hari lalu merasa prihatin dengan kondisi salah satu ruas Jalan Provinsi yang kondisinya memprihatinkan.
Bahkan Lasarus sampai menelfon PJ.Gubernur Kalbar agar menurunkan alat berat dari UPJJ guna memperbaiki ruas jalan yang kondisinya rusak berat agar bisa di lewati kendaraan.
Pernyataan Lasarus yang juga sebagai bakal calon Gubernur Kalbar dari PDIP itu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keterlambatan-keterlambatan perbaikan jalan Provinsi di wilayah perhuluan kalbar. Pernyataan lasarus yang meminta PJ. Gubernur Kalbar agar memerintahkan UPJJ untuk melakukan upaya tanggap darurat memperbaiki ruas jalan di Nanga Mau-Tebidah dinilai sebagai bentuk sindiran keras kepada Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang sejak tahun 2020 lalu telah menghapus keberadaan UPJJ (unit pemeliharaan jalan dan jembatan) pada dinas PU provinsi sehingga tidak ada lagi pihak- pihak yang bertanggungjawab terhadap kerusakan jalan Provinsi jika terjadi kerusakan yang memerlukan penanganan segera.
Keberadaan UPJJ yang tupoksinya melakukan pekerjaan swakelola tanggap darurat Ruas Jalan Provinsi harusnya tetap di pertahankan untuk memelihara kondisi jalan provinsi yang memiliki panjang 1.500 an KM tersebut. “Entah apa pertimbangan Sutarmidji menghapus keberadaan UPJJ padahal keberadaannya sangat membantu kami masyarakat di perhuluan jika sewaktu- waktu ada jalan atau jembatan yang rusak karna banjir dan sebagainya.”ungkap salah satu tohoh masyarakat Sintang yang enggan disebut namanya kepada media kalbar/Mediakalbarnews.com, Sabtu (16/9).
Menurutnya, Pernyataan Sutarmidji beberapa waktu lalu yang mengklaim 80 % jalan provinsi dalam kondisi mantap sejak menjabat sebagai Gubernur, dinilai sebagai data yang mengada-ada, Buktinya masih banyak ruas jalan provinsi yang kondisinya rusak terutama di daerah perhuluan.
“Selama menjabat gubernur, Sutarmiji di ketahui sangat jarang turun ke daerah dan lebih banyak duduk di belakang meja dengan mengandalkan data yang di sampaikan anak buahnya saja. Padahal data tersebut belum tentu benar. Inilah yang di temukan oleh Pak Lasarus ketika melihat langsung ruas jalan provinsi di Nanga Mau tebidah kabupaten Sintang.” Ujarnya.
Masyarakat menilai harusnya keberadaan UPJJ yang tersebar di seluruh kabupaten di Kalbar ada 5 UPJJ tetap di pertahankan, sehingga apabila terjadi kerusakan jalan dan jembatan secara darurat bisa di perbaiki dan masyarakat bisa segera menggunakan jalan tersebut.
“Masalah jalan yang selama ini di keluhkan masyarakat harusnya menjadi perhatian lebih karena itu Janji Sutarmiji waktu kampanye dulu bersama dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang kami nilai hanya janji bohong terhadap kami masyarakat 5 kabupaten di Kalbar. Mana buktinya katanya mau membangun kantor Gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya. Jangan kan Gedung, plang nama tidak ada. Kata kami orang sintang ” Sutarmidji Pengampor” alias pembohong.” Pungkasnya. (*/amad)
Comment