by

Katherine A. Oendoen: Persoalan PETI Di Kalbar Pemerintah Pusat Mesti Tanggap Untuk Ijinnya

Pontianak, Media Kalbar

Menanggapi persoalan PETI atau Penambangan Emas Tanpa Izin di Kalimantan Barat, Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Angela Oendoen meminta pemerintah pusat harus tanggap terhadap PETI.

” aturan perijinan kan di Pusat, sebenarnya pemerintah pusat harus menanggapi, karena perijinan ke Pusat, sejatinya ini didaerah diberikan kewenangan, namun aturan sudah seperti itu.” ungkap Katherine kepada media kalbar / mediakalbarnews.com di Sungai Kakap Kalbar, Sabtu (6/11/21).

Menurutnya Pemerintah Pusat segera memberikan ijin pertambangan rakyat di Kalbar, namun demikian Pemerintah Pusat juga harus jeli memberikan ijin terhadap PETI ini, ” ijin yang harus sesuai dengan aturan pusat, ini untuk mengurangi PETI di daerah.” ujarnya.

Penambangan Emas Tanpa Izin ini memang berlangsung di daerah-daerah Kalbar seperti Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Bengkayang, Landak, Sanggau dan lainnya, Solusinya kata Katherine adalah ijin diberikan.

memang kerusakan lingkungan akibat PETI riskan, dimana ada merkuri yang mencemari air sungai, Sungai Keruh, lonsor, banjir.

” ijin Solusi kuncinya, nanti kita tanya pusat ke Kementerian ESDM apa kendalanya, dan bisakah pemerintah daerah memenuhi jika ada kendala itu.” ujar Katherine dari Fraksi Partai Gerindra ini.  (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed