PONTIANAK, Media Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini ditegaskan melalui rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka “Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Kalimantan Barat” yang digelar di Ruang Rapat BAPPERIDA, Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 3. (Senin,20/4/2026)
Kegiatan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan sektor swasta. Fokus utama pertemuan ini adalah menciptakan peta jalan strategis guna memastikan setiap anak di Bumi Khatulistiwa mendapatkan hak pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
Kapolda Kalimantan Barat yang diwakili oleh Direktur Reserse PPA dan PPO (Ditres PPA-PPO) Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri memiliki kepentingan besar dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Menurutnya, pendidikan adalah langkah preventif utama dalam mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana maupun menjadi korban eksploitasi.
”Kami dari Polda Kalbar sangat mendukung inisiatif ini. Penanganan anak tidak sekolah bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga bagian dari perlindungan anak. Anak-anak yang berada di sekolah jauh lebih terlindungi dari risiko kejahatan, perdagangan orang, maupun eksploitasi kerja. Kami siap berkolaborasi, terutama dalam hal edukasi kepada orang tua serta pengawasan di lapangan,” Ujar Rusdiani.
Kolaborasi dan Validasi Data
Strategi yang disepakati dalam pertemuan tersebut mencakup penguatan kebijakan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah, serta validasi data berbasis NIK agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Program ini juga menyasar wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan dukungan bantuan sosial, beasiswa, serta peran aktif CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., dalam keterangannya menekankan pentingnya sosialisasi masif agar kesadaran masyarakat meningkat terkait pentingnya menuntaskan wajib belajar.
”Polri melalui Bhabinkamtibmas akan ikut berperan aktif di tingkat desa untuk memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada lagi stigma negatif atau kendala sosial yang menghalangi anak untuk bersekolah.
“Sinergi antara Pemprov, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera,” Tegas Bambang.
Beberapa poin krusial yang dihasilkan dalam rapat koordinasi ini antara lain sinkronisasi Dapodik dan data kependudukan untuk memastikan intervensi by name by address, Penguatan Program Kesetaraan (Paket A, B, dan C) bagi anak-anak dengan hambatan geografis, dan pembentukan sistem evaluasi lintas sektoral guna memastikan transparansi dan efektivitas penurunan angka putus sekolah di Kalimantan Barat.
Dengan semangat gotong royong, komitmen bersama ini diharapkan mampu menjadi solusi permanen dalam memutus rantai angka putus sekolah dan menyiapkan generasi emas Kalimantan Barat di masa depan. (*/Amad)
Comment