PONTIANAK, Media Kalbar
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, melontarkan kritik keras terhadap kinerja PT Pelindo di Kalimantan Barat yang dinilainya belum optimal menjalankan fungsi strategis sebagai pengelola pelabuhan dan logistik.
Menurut Herman, bagi masyarakat Kalbar pelabuhan bukan sekadar tempat bongkar muat, melainkan urat nadi perekonomian daerah. Seharusnya BUMN yang mengelola pelabuhan menjadi motor penggerak efisiensi distribusi barang dan penguatan daya saing.
“Namun yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai persoalan mendasar di pelabuhan terus berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang nyata. Kondisi ini pada akhirnya merugikan dunia usaha dan masyarakat Kalbar secara luas,” ujar Herman, Rabu, 29 Juli 2026.
Herman menyoroti persoalan klasik pendangkalan alur pelayaran Sungai Kapuas menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak yang hingga kini belum ada solusi jangka panjang.
Sedimentasi menyebabkan kapal berukuran besar tidak dapat bersandar optimal dan harus menunggu pasang air laut. Kondisi ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik.
“Persoalan aksesibilitas alur pelayaran seharusnya menjadi prioritas utama. Jika alur pelayaran tidak terjaga, maka seluruh rantai distribusi akan terganggu. Sangat disayangkan hingga sekarang belum terlihat langkah konkret yang mampu menyelesaikan persoalan ini secara permanen,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kedalaman alur bervariasi cukup tinggi sehingga dermaga hanya mampu melayani kapal sekitar 1.000 DWT, jauh dari kebutuhan logistik Kalbar yang punya potensi ekspor besar.
Akibatnya waiting time kapal meningkat. Kapal yang tak bisa segera bersandar harus menunggu pasang, sehingga muncul biaya tambahan demurrage.
“Yang menanggung akibatnya bukan Pelindo. Beban itu akhirnya dipikul oleh pelaku usaha, kemudian diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan biaya distribusi dan harga barang,” katanya.
Dampak ke BBM dan LPG
Herman mengaitkan persoalan ini dengan kelangkaan BBM yang pernah terjadi di Kalbar. Distribusi terhambat karena kapal pengangkut tidak bisa masuk akibat alur dangkal dan harus menunggu pasang.
Akibatnya masyarakat Pontianak sempat antre panjang di SPBU. Di Sintang, distribusi BBM dan LPG juga pernah terganggu karena pendangkalan jalur sungai.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa pengelola pelabuhan yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan logistik belum mampu memastikan alur pelayaran tetap layak dilalui? Padahal menjaga akses pelayaran merupakan fungsi yang sangat mendasar,” ujarnya.
Herman berharap Pelindo segera melakukan pengerukan alur pelayaran berkelanjutan, bukan hanya solusi temporer saat dampak sudah terasa.
Ia juga meminta Pemprov dan Pemkab aktif mendorong percepatan penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan.
“Kalimantan Barat membutuhkan pelabuhan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi hambatan distribusi. Jangan sampai masyarakat terus menanggung biaya ekonomi akibat persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui tata kelola yang lebih baik,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment