by

Proyek Rp17,9 Miliar Dipertanyakan: Beton Retak dan Struktur Sanitary Landfill Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Pontianak, Media Kalbar

Proyek pembangunan jalan khusus lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan bangunan sanitary landfill yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan tajam.

Pekerjaan bernilai Rp17,98 miliar itu diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis, setelah ditemukan kerusakan dini pada struktur bangunan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek dengan nomor kontrak 246/SPK/PPK/BRG-JS/JLN-SANFILL/DLH-TPA/X/2025 tersebut dikerjakan oleh PT. Borneo Indah Sejati dengan pengawasan dari PT. Madya Jasa Konsultan. Kontrak diteken pada 15 Oktober 2025 dengan masa pelaksanaan selama 78 hari kalender.

Permasalahan mencuat ketika kondisi fisik proyek mulai menunjukkan kejanggalan. Beton pada jalan lingkungan TPA dilaporkan sudah mengalami retak, meskipun proyek belum lama selesai.

Selain itu, struktur sanitary landfill juga menjadi perhatian, terutama pada bagian tiang yang disebut-sebut hanya ditopang menggunakan kayu sebagai penyangga sementara.

“Kalau benar tiang penyangga hanya menggunakan kayu, ini sangat tidak masuk akal untuk proyek sebesar itu. Apalagi ini fasilitas publik yang harusnya memenuhi standar keamanan dan ketahanan,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat (3/4/2026).

Secara teknis, pembangunan sanitary landfill seharusnya mengacu pada standar konstruksi yang ketat, mengingat fungsinya sebagai tempat pengelolaan akhir sampah yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Hingga saat ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Sementara itu, publik mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini, termasuk pemeriksaan kualitas material dan metode pengerjaan.

Jika dugaan ini terbukti, maka proyek bernilai miliaran rupiah tersebut berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan lingkungan sekitar.

Aparat penegak hukum pun diharapkan segera turun tangan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. (Tim/MK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed