by

Proyek Untuk Makam Kesultanan Pontianak Diduga Dikerjakan Dibelakang Kampus UPB, LAKI Minta Ketua Komisi V DPR RI Untuk Turun Kelokasi

Pontianak, Media Kalbar

Adanya kabar bahwa proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai kapuas Makam Kesultanan Pontianak dan sekitarnya, dikerjakan oleh Pelaksana di Belakang Kapus UPB.

Foto: Pekerjaan proyek perkuatan tebing sungai yang diduga pindahan dari Proyek di Lokasi Pemakaman Kesultanan Pontianak

Terhadap hal tersebut, Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) H. Burhanuddin Abdullah mengatakan, “Mana bisa perencanaan awal dan sudah ada pemenang berkontrak di lokasi pemakaman mau kita rubah lokasi nye ke Kampus UPB. Merubah lokasi dan besarnya anggaran yang sudah disepakati harus ada persetujuan Dewan.”

Burhanuddin mempertanyakan apa dasar hukum bagi Kementerian PUPR, Ditjen SDA untuk perubahan hal itu.

” Sekarang apa dasar hukumnya Ditjen SDA Kementerian PUPR bisa melakukan perubahan titik lokasi yang sudah ada pemenang Berkontrak?” Tandasnya kepada Mediakalbarnews.com (Media Kalbar), Rabu (23/11)

Untuk itu Laki akan membuat surat ke Komisi V DPR RI untuk turun melakukan pemeriksaan proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Surat LAKI akan kami kirim ke Komisi V dengan tembusan ke BPK RI dan KPK RI . Ini gak boleh main main. Proyek yang dikuasai oleh SDA anggaran nya cukup besar. Jangan sampai disalahgunakan yang dapat merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.” Tuturnya.

Dituturkan lebih lanjut bahwa Laki Minta Lasarus sebagai Ketua Komisi V DPR RI segera turun gunung untuk meriksa langsung terhadap proyek yang dikelola oleh SDA (BWSK I Pontianak), “Bila nanti ditemukan proyek tersebut bermasalah maka LAKI minta Lasarus untuk merekomendasikan kepala BWSK Dan PPK SDA untuk di Copot dari Jabatannya.” Ucapnya.

Bagaimana Indonesia bisa hebat bila korupsi masih merajalela, “Karena itu Laki mengajak peranserta masyarakat lsm, ormas dan wartawan untuk ambil bagian dalam pengawasan. Agar kerugian keuangan negara bisa kita cegah. Peran dalam pengawasan merupakan perintah konstitusi.” Imbuhnya.

Komitmen penegak hukum untuk pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana korupsi merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden RI untuk menjadikan Indonesia Hebat.

Media Kalbar menghubungi ke Kepala BWSK 1 Pontianak, diminta untuk ke Satker atau PPK nya, namun belum berhasil.

Diinfokan bahwa dari data LAKIĀ  proyek pembangunan perkuatan tebing sungai kapuas makam kesultanan pontianak dan sekitarnya, Satker SWT pelaksana jaringan sumber air WS Kapuas, WS Jelai Kendawangan Prov Kalbar, Pagu dana Rp.20 miliar harga kontrak Rp.15,5 miliar lebih dengan pemenang PT. Karya pembangunan Rezki yang beralamat di Makassar Sulsel.

Sebelumnya dimuat di Mediakalbarnews.com bahwa Ketua Umum LAKI Burhanuddin Abdullah datang ke Kantor BWSK 1 Pontianak, namun belum bisa ketemu pejabat yang bisa mengklarifikasi atau menjelaskan. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed