PONTIANAK, Media Kalbar — Anggaran sebesar Rp19,1 miliar untuk pembangunan gedung parkir Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat mendapat sorotan dari tokoh muda asal pedalaman Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Noven Honarius.
Noven mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah masih banyak masyarakat pedalaman Kalimantan Barat yang menghadapi persoalan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan menuju kampung-kampung yang hingga kini belum memadai.
“Di kampung saya sampai hari ini masih ada masyarakat yang belum memiliki akses jalan yang layak dan masih terisolir. Pertanyaannya, mana kepedulian pemerintah provinsi terhadap kami rakyat kecil?” ujar Noven di Pontianak, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama membuka akses jalan menuju wilayah pedalaman yang selama ini mengalami keterbatasan transportasi dan akses terhadap pelayanan publik.
Noven juga menyoroti kondisi Kalimantan Barat yang saat ini menghadapi persoalan kebakaran lahan. Menurut dia, masyarakat di lapangan membutuhkan perhatian serius pemerintah, bukan hanya imbauan, tetapi juga solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ia turut mempertanyakan hubungan kebijakan hibah tersebut dengan kondisi hukum yang sebelumnya melibatkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Namun, Noven menegaskan bahwa pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kemudian bertanya-tanya dan muncul kecurigaan. Kalau memang hibah ini murni untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat,” katanya.
Noven meminta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mempertimbangkan kembali rencana hibah Rp19,1 miliar tersebut. Ia berharap anggaran yang dinilai besar itu dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman.
“Kalau saya diminta memilih, saya lebih memilih jalan menuju kampung-kampung yang masih terisolir dibangun. Itu jauh lebih penting dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah provinsi tidak melupakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Jangan hanya pembangunan di kota yang diperhatikan. Kami yang tinggal di pedalaman juga bagian dari rakyat Kalimantan Barat. Kami juga berhak mendapatkan jalan, listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang layak,” pungkas Noven. (*/Amad)
Comment