Mediakalbarnews.com, Pontianak
“Karena saya perwakilan dari Daerah pemilihan yaitu Ketapang dan Kayong Utara, tentu saya adalah penyambung lidah yang membawa aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi dalam hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat dalam hal kebutuhan pembangunan.”
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalbar H. Rasmidi kepada mediakalbarnews.com (Media Kalbar) di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (17/9/21).
Dijelaskan bahwa setelah dirinya dilantik sebagai Anggota DPRD melalui PAW, tentunya menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD sesuai aturan dan undang-undang. “Tugas pokok Anggota DPRD itu ada 3 yaitu fungsi pengawasan, pengangaran dan legislasi.” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, Gubernur, OPD dalam melaksanakan pembangunan, “dan kami selalu mendukung apabila sesuai dengan mekanisme, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan rakyat.” tuturnya.
Apalagi, lanjut Anggota Komisi II ini, saat pandemi Covid-19, rakyat butuh bantuan, pekerjaan yang bisa menopang ekonomi rakyat, “dan jangan sampai kondisi rakyat yang sulit ditambah infrastrukturnya menjadikan kendala, seperti musim hujan saat ini, kita tahu jalan-jalan provinsi hampir semua di Kabupaten dan kota kondisi rusak, jadi kami dengan pemerintah provinsi adalah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat supaya tidak terpuruk masa Pandemi ini.” Jelasnya.
Dirinya sepakat dengan Gubernur dimana masyarakat sekarang perlu diberikan pekerjaan seperti padat karya. Jadi program-program pembangunan masyarakat bisa melaksanakannya, sehingga bisa menopang ekonomi masyarakat.
Seperti proyek rehab kantor Gubernur dan pendopo itu menjadikan padat karya bagi masyarakat, “cuman itu bagi masyarakat kota Pontianak saja, kalau program APBD 2021 bisa dilaksanakan lebih awal maka dapat menyambung hidup masyarakat sampai akhir tahun. dengan padat karya juga di 14 Kabupaten dan Kota, jadi bisa membantu ekonomi masyarakat.
“Kemudian kita juga mengawal program-program pembangunan infrastruktur pada jalan provinsi seperti jalan siduk-teluk batang yang diusulkan menjadi jalan nasional, namun karena belum jelas, provinsi mengangarkan untuk jalan tersebut, termasuk juga jalan-jalan provinsi yang ada, tugas kami mengawal dan mendorong agar terlaksana dengan baik, karena ini sesuai dengan visi dan misinya Pak Gubernur.” tutupnya. (amad)
Comment