by

Serangan Pendukung Gibran, Dari Ijazah Prabowo sampai Iyeth Bustami Dipersoalkan

Coba cek medsos, masih banyak soal ijazah. Saya lagi ngopi pun didesak-desak “Bang, kenapa tak nulis ijazah Prabowo.” Pasca Gibran end game, para pendukungnya belum terima. Serangan balik semakin gencar. Nikmati narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Indonesia sedang mengalami wabah baru. Bukan cacar monyet, bukan flu burung, melainkan demam bongkar ijazah. Gejalanya aneh. Kalau ijazah Gibran dipersoalkan, yang mendadak panas justru ijazah orang lain. Prabowo diseret, Iyeth Bustami diungkit, hakim MK Arsul Sani ikut diperiksa. Sebentar lagi mungkin ijazah tukang parkir, tukang kopi, sampai penjaga toilet Istana ikut diminta.

Negeri ini benar-benar ajaib. Satu ijazah dipersoalkan, satu republik ikut ujian nasional.

Begini ceritanya, wak!

Polemik ijazah Gibran sebenarnya sudah selesai. Putusan MK dan MA membuatnya terlempar dari istana. Ia mundur. Mungkin saat ini ia sedang main games GTA VI. Atau, ikutan mancing sama Purbaya, ups.

Nah, setelah mundur, sebagian pendukung Gibran seperti kehilangan remote televisi. Salurannya pindah ke ijazah Prabowo. Lalu Iyeth Bustami. Kemudian Arsul Sani. Semua diburu. Semua dikuliti. Google berubah menjadi fakultas hukum, Facebook menjadi ruang sidang, netizen menjadi profesor penguji.

Iyeth Bustami, anggota DPR dari PKB, tercatat menamatkan SD pada 1986, SMP pada 1989, dan Paket C pada 2008. Lalu apa masalahnya? Paket C adalah pendidikan kesetaraan sah. Bukan ijazah hasil barter tiga karung beras dengan wajah Ade Darmawan.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 16 November 2026 menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C. Dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, 63 orang tercatat berpendidikan terakhir SMA. Sebanyak 211 orang tidak mencantumkan atau merahasiakan riwayat pendidikan. Ingat, bukan berarti 211 orang itu lulusan Paket C. Jangan sampai angka statistik ikut dipaksa mengaku.

Arsul Sani juga pernah dituduh memiliki ijazah doktor palsu. Ia menjelaskan proses pendidikan doktoralnya melalui Glasgow Caledonian University dan Warsaw Management University, bahkan memperlihatkan ijazah aslinya.

Sekarang pertanyaan saya kepada para pendekar pembongkar ijazah, kalau memang yakin Prabowo, Iyeth, atau siapa pun bermasalah, mengapa hanya berani di media sosial?

Bawa ke pengadilan! Contoh Denny Indrayana cs. Dengan strategi hukum yang jitu, Denny laporkan ijazah Gibran ke MK. Hasilnya, ijazah Gibran dinyatakan tak ada. Ia didaftarkan sebagai Wapres cuma dengan Suket. Dari hal ini, mungkin malu, Gibran menyatakan mundur sebagai orang nomor dua negeri ini.

Nah, bagi pendukung Gibran, kalau Prabowo ada persoalan konstitusional, laporkan juga ke MK. Tak mesti berkoar-koar di medsos. Kalau anggota DPR RI ada ijazahnya palsu laporkan ke PN. Buktikan secara hukum. Jangan mendirikan pengadilan bayangan di TikTok. Hakimnya akun anonim, jaksa pakai foto profil telur dua biji, barang buktinya tangkapan layar entah diambil dari planet mana.

Ingat, Paket C bukan aib. Gelar doktor bukan jimat kesaktian. Ijazah bukan pula pentungan untuk memukul lawan politik.

Kalau transparansi memang diperjuangkan, berlakukan kepada semua. Jangan ijazah lawan diperiksa pakai mikroskop elektron, sementara ijazah kawan sendiri diselimuti tujuh lapis sajadah administrasi.

Saya punya usul. Bentuk Kementerian Pemeriksaan Ijazah. Setiap pejabat wajib membawa rapor sejak TK. Presiden diuji perkalian sembilan. Menteri dites membaca puisi. Anggota DPR disuruh mengerjakan soal pecahan. Kalau gagal, dikirim kembali ke bangku sekolah. Republik berubah menjadi sekolah luar biasa, tetapi yang luar biasa justru kelakuan politiknya.

Kalau merasa punya kebenaran, bawa ke pengadilan. Jangan cuma menang di kolom komentar, tetapi kalah ketika berhadapan dengan bukti. (*)

Penulis: Rosadi Jamani

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed