Jakarta, Media Kalbar Jurnalis dan Aktivis Penggiat Media Sosial dan Digital, Adi Supriadi mengajak kepada seluruh organisasi Asosiasi Jurnalis dan Wartawan untuk
Jakarta, Media Kalbar Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai
Jakarta, Media Kalbar Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menanggapi wacana DPR RI yang
JAKARTA, Media Kalbar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung
Jakarta, Media Kalbar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (PLT Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra meluruskan kekhawatiran
Jakarta, Media Kalbar Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang
Pontianak, Media Kalbar Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar dialog publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan yang konstruktif
JAKARTA, Media Kalbar Dewan Pers melanjutkan safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada Senin (15/8) sore ini,
JAKARTA, Media Kalbar Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk
Jakarta, Media Kalbar Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak
