Sintang, Media Kalbar
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, angkat bicara terkait ramainya perbincangan tentang isu transmigrasi yang menyeret nama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Hal ini disampaikannya saat membuka Pekan Gawai Dayak Sintang ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Rabu 16 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus menyebut serangan kepada Lasarus di media sosial sudah melampaui batas. Ia meminta masyarakat untuk tidak asal menilai sebelum benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya dua hari ini memperhatikan, ya, ada serangan politik yang luar biasa terhadap Pak Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, yang juga adalah putra asli Kabupaten Sintang. Saya pikir ini berlebihan,” ujar Krisantus.
Ia juga mengingatkan warganet untuk lebih bijak sebelum menuliskan komentar, karena banyak informasi di media sosial yang belum tentu benar.
“Saya ingin mengingatkan para netizen, para penggiat media sosial, sebelum berkomentar, tolong pelajari dulu baik-baik supaya tidak gagal paham. Karena sekarang ini, ya, media sosial sudah sangat luas jangkauannya. Sinyal ada di mana-mana. Masalah belum dipahami, tapi komentar sudah berseliweran,” tambahnya.
Terkait video dan foto yang beredar dan dikaitkan dengan persetujuan transmigrasi ke Kalbar, Krisantus menjelaskan bahwa yang dibahas saat itu bukanlah persetujuan program transmigrasi, melainkan pembahasan pagu indikatif kementerian mitra Komisi V DPR RI.
“Nah, saya bisa jelaskan. Saat video dan foto itu diambil, Pak Lasarus sedang mengikuti rapat bersama mitra kerja Komisi V. Perlu diingat dan tolong dicatat ya, mitra kerja komisi di DPR itu adalah kementerian dan badan yang ada di tingkat pusat. Salah satunya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun dalam rapat tersebut yang menyebutkan Kalbar sebagai lokasi tujuan transmigrasi. Bahkan dirinya sudah berbicara langsung dengan Lasarus dan mendapat penegasan penolakan.
“Dan saya sudah berbicara langsung dengan Pak Lasarus. Beliau dengan tegas menyatakan menolak keras pemindahan masalah ke Kalimantan Barat. Beliau bilang, ‘Masih banyak orang kita yang miskin di Kalbar, kenapa harus mendatangkan orang miskin dari luar?’ Itu kata-kata beliau, dan itu jelas,” ucapnya.
Krisantus menjelaskan, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan anggaran dari pusat, namun untuk kepentingan warga Kalbar sendiri, bukan mendatangkan warga dari luar.
“Tapi saya bukan cuma menolak, Bapak Ibu. Saya juga mau kasih solusi. Karena nolak saja tanpa solusi, itu juga salah. Maka saya bilang, kalau memang ada anggaran dari program transmigrasi pusat, duitnya saya mau, orangnya jangan. Duitnya saya mau!” tegas Krisantus.
Ia meminta agar dana pusat jika turun melalui program transmigrasi, dapat diarahkan untuk membantu masyarakat Kalbar yang belum memiliki tanah dan pekerjaan.
“Anggaran yang disahkan Komisi V itu, bawa ke kita. Bukan untuk orang luar, tapi untuk warga kita sendiri. Kita ingin Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi mendata warga kita yang masih belum punya tanah, belum punya pekerjaan. Itu yang kita relokasi ke kawasan transmigrasi yang sudah direncanakan pemerintah. Bukan datangkan orang dari luar,” jelasnya.
Menurutnya, cara berpikir ini lebih adil agar masyarakat Kalbar yang masih kesulitan mendapatkan tanah dan pekerjaan bisa dibantu terlebih dahulu sebelum mendatangkan warga dari luar daerah.
“Kita ini berpikir logis. Masa kita kasih lahan, kasih rumah, kasih biaya hidup ke orang dari luar, sementara warga asli Kalimantan Barat sendiri masih banyak yang belum punya semua itu? Kenapa bukan warga kita sendiri yang kita bantu dulu?” kata Krisantus.
Ia kembali menekankan agar publik tidak salah paham. Yang dibahas dalam rapat tersebut hanyalah pagu indikatif kementerian, bukan kebijakan untuk mendatangkan transmigran ke Kalbar.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang disetujui oleh Komisi V itu bukan program transmigrasi untuk Kalimantan Barat. Tapi pagu indikatif kementerian, yang isinya soal rencana anggaran belanja, ada belanja pegawai, perjalanan dinas, penyuluhan, diklat, dan sebagainya. Bukan persetujuan orang luar datang ke Kalbar. Jadi jangan sampai gagal paham,” ungkapnya.
Ia pun berpesan kepada anak muda dan pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
“Kalau lihat postingan di Facebook tolong diklarifikasi. Jangan menyudutkan Pak Lasarus seperti itu. Beliau itu Ketua Komisi V, punya sikap pribadi. Sikap pribadi itu belum tentu sikap kelembagaan, ya. Dan saya sudah ditelepon langsung oleh beliau. Pak Lasarus, sebagai putra Kalimantan Barat, menyatakan dengan jelas, menolak perpindahan masalah ke Kalbar,” tegas Krisantus.
Ia juga menjelaskan risiko transmigrasi jika tidak dikawal dengan baik, bisa menjadi beban bagi daerah.
“Karena apa? Transmigrasi itu kalau tidak dikawal bisa jadi perpindahan masalah. Yang miskin di pulau lain malah dibawa ke pulau kita. Kan itu tambah masalah. Lebih baik warga kita yang masih miskin kita bantu supaya tidak miskin. Itu baru benar,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment