by

Validkan Data, Dorong Program Kegiatan Di Daerah Untuk Meningkatkan IPM Termasuk Bidang Pendidikan

PONTIANAK, Media Kalbar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar masih jauh dari angka rata-rata nasional yaitu pada urutan 29 atau 30 dengan poin (67,90). Sedangkan untuk seluruh Kalimantan, Kalbar berada paling rendah, IPM sendiri ini ada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi.

“Rakor ini bertujuan untuk bersama mensinkronkan program dan data, khususnya kabupaten dan kota karena penilaian IPM ini juga berdasarkan dari IPM kabupaten/Kota. Kita perlu memacu IPM, karena semakin bagus IPM suatu daerah, maka akan menarik para investor luar untuk masuk”, ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, SH. M.Hum., saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Jumat (3/6).

Gubernur Kalbar mengajak seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Kalbar untuk bersama membuat program berdasarkan indikator, seperti lamanya harapan belajar, guna meningkatkan IPM di bidang pendidikan dan sekaligus daerah harus teliti dalam melihat kebutuhan tersebut.

“Kalau untuk SMA kita lihat lamanya belajar anak tersebut jika baru 6,2 tahun maka daerah tersebut butuh SMP bukan SMA/SMK, tetapi Provinsi akan berupaya di setiap Kecamatan memiliki SMA/SMK,” kemudian, untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wajib mengetahui program studi yang dapat menjawab kebutuhan dunia kerja. Makanya saat ini saya buat Pusat Sertifikasi dan Keahlian. Jika sudah tamat sekolah kemudian masuk Pusat Sertifikasi dan Keahlian tersebut, semoga kita dapat membantu dari aspek permodalan.” Terang Gubernur.

Rapat Koordinasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan dihadiri Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Ristek RI, Jumeri, S.TP., M.Si., Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Amich Alhumami, Ph.D., Sekretaris Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar, Moh. Wahyu Yulianto, SST., S.Si., M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Rita Hastarita, S.Sos., M.Si., menerangkan bahwa Programnya adalah Penguatan di pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru untuk memeratakan pendidikan.

“Kemudian pemberian bea siswa tetap dilanjutkan agar tidak ada anak putus sekolah, beasiswa untuk SMA dan SMK ini sejak tahun 2019, tahun ini 187 miliar dianggarkan dengan 287.282 siswa yang mendapatkannya. Bantuan perlengkapan sekolah ada 13.660 siswa yang mendapatkan bantuan.” Terang Rita.

Untuk meningkatkan IPM upaya yang dilakukan adalah singkronisasi data dengan dukcapil, “kita punya data lengkap anak yang sudah selesai sekolah, ini kita tarik dukcapil agar dalam kk terupdate sehingga berpengaruh pada data BPS.” Ujarnya.

Kemudian juga kita dorong Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan IPM dengan kegiatan yang bisa meningkatkan IPM.

“Meningkatkan peram KBM dalam paket A, B, C, ini efektif untuk mempercepat lamanya massa sekolah.” Ucapnya. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed