Pontianak, Media Kalbar
Sebanyak 61 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat menerima penghargaan Anubhawa Sasana dalam kegiatan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (28/11).
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyamapaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat Harrison serta masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, yang selama ini telah memberikan dukungan dan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
“ Saya menyadari tidak mudah untuk mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks desa/kelurahan yang sangat kompleks sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH),” ucap Yasonna.
Menkumham menyampaikan pelaksanaan kegiatan Peresmian 61 (enam puluh satu) Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata dari Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (KADARKUM), pengembangan desa/kelurahan binaan sampai dengan terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum.
“ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Komitmen Pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan dan pembenahan salah satunya dalam sektor investasi /kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o) dengan jalan melakukan penguatan melalui berbagai bentuk kerjasama sebagai salah satu hal yang harus ditempuh oleh setiap negara untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini diyakini akan dapat mendukung upaya kita sebagai salah satu “Epicentrum of Growth” di kawasan ASEAN, Indonesia harus terus memperkuat kerjasama konkret, menggelar berbagai kerjasama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucap Menkumham.
“ Pada hari ini saya meresmikan 61 (enam puluh satu) Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan pada 8 (delapan) Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Semoga dengan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum tahun 2023 ini, akan semakin meningkatkan kinerja, integritas dan berkontribusi membangun hukum di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menjaga Netralitas dan Profesionalitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024”.
“ Saya perlu mengingatkan dan menghimbau Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian untuk tetap melakukan Pemantauan dan Pembinaan berkelanjutan terhadap Desa/Kelurahan yang telah berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Karena status atau predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai aturan dapat dicabut atau ditinjau kembali apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” tutup Menkumham Yasonna H. Laoly pada sambutan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pj Gubernur Kalbar, dr. Harisson, dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Barat. Harisson mengaharapkan acara ini menghasilkan manfaat besar terutama dalam memacu prestasi semua Kepala Desa/Lurah di wilayah Kalimantan Barat agar dapat meraih penghargaan dan dapat bersaing secara sehat dalam membangun daerah dan wilayahnya. Memberikan motivasi dan dorongan kepada Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“ Saya mengapresiasi program Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Sadar Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat, yang fokus pada kalangan sekolah/pelajar sebagai generasi muda yang berperan penting dalam mendukung kesadaran hukum. Program ini diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam mengatasi kenakalan remaja dan potensi kriminalitas, serta mewujudkan sekolah dengan prioritas supremasi hukum dan HAM. Hari ini, kita saksikan pengukuhan 6 sekolah binaan sadar hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat sebagai wujud nyata dari program tersebut,” tutup Pj. Gubernur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerin Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto dalam laporannya mengatakan bahwa Sejak tahun 2011 hingga 2019, telah diresmikan 166 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Barat. Pada hari ini, akan diresmikan tambahan 61 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari 30 Kecamatan dan 8 Kabupaten/Kota, sehingga totalnya menjadi 227 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
“Mengawali laporan ini kami mengucapkan selamat datang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kota Pontianak Bumi Khatulistiwa. Ucapan terima kasih yang setinggi- tingginya kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disela-sela kesibukan yang luar biasa Bapak Menteri beserta jajaran masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, dan hal ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami,” ucap Kakanwil.
Kakanwil dalam laporannya juga menambahkan bahwa Pada tahun 2023 ini pula, melalui Ajang Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu Anugerah Paralegal Justice Award, oleh 2 (dua) orang lurah dari Kota Pontianak di provinsi Kalimantan Barat yakni Lurah Batu Layang Teguh Setiawan meraih penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Junarta Lurah Bangka Belitung Laut meraih penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP).
Pada Kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada hari ini juga memberikan piagam pengukuhan kepada 6 (enam) Sekolah yang telah mendapatkan kegiatan pembinaan dan pembentukan Sekolah Sadar Hukum dan HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat serta telah memenuhi kriteria Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM dan juga dilaksanakan Launching E-Book Panduan Pembentukan Sekolah Sadar Hukum dan HAM karya Para Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebagai Buku Panduan bagi kalangan sekolah untuk mulai membentuk Kelompok Pelajar Sadar Hukum dan HAM sebagai pondasi awal terbentuknya Sekolah Sadar Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Tak lupa pula Kakanwil mengucapkan selamat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana yang hadir secara langsung di Pendopo Gubernur atas perolehan penghargaan prestisius Gatra Awards 2023 dalam kategori bidang Hukum sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi BPHN dalam mendorong transparansi, keterbukaan, dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan di Indonesia.
Daftar Penerima Piagam dan Medali Sekolah Sadar Hukum dan HAM
SMA N 1 Pontianak
SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kubu Raya
SMK/SMTI Pontianak
SMP N 11 Pontianak
MTS N 2 Pontianak
SMP N 1 Sungai Raya
Paralegal Justice Award (PJA) : Teguh Setiawan (Lurah Batulayang)
Non Litigation Peacemaker (NLP) : Junarta (Lurah Bangka Belitung Laut)
Daftar Penerima Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum
1.Kelurahan Condong Singkawang
2. Kelurahan Jawa Singkawang
3. Kelurahan Sungai Wie Singkawang
4. Kelurahan Sekip LamaSingkawang
5. Kelurahan PasiranSingkawang
6. Kelurahan Kuala Singkawang
7. Kelurahan Melayu Singkawang
Kabupaten Ketapang
8. Desa Kuala Satong
9. Desa Mekar Jaya
10. Kelurahan Banjar
Kabupaten Kubu Raya
11. Kepala Desa Parit Baru
Kubu Raya
12.
Kepala Desa Teluk Kapuas
Kubu Raya
13.
Kepala Desa Sungai Raya
Kubu Raya
14.
Kepala Desa Rasau Jaya Umum
Kubu Raya
15.
Kepala Desa Rasau Jaya Tiga
Kubu Raya
16.
Kepala Desa Durian
Kubu Raya
17.
Kepala Desa Olak-Olak Kubu
Kubu Raya
18.
Kepala Desa Kubu
Kubu Raya
19.
Kepala Desa Jeruju Besar
Kubu Raya
20.
Kepala Desa Sungai Kupah
Kubu Raya
21.
Kepala Desa Punggur Besar
Kubu Raya
22.
Kepala Desa Sungai Kakap
Kubu Raya
23.
Kepala Desa Pematang Tujuh
Kubu Raya
Kabupaten Sekadau
24.
Kepala Desa Tapang Semadak
Sekadau
Kabupaten Sambas
25.
Kepala Desa Gugah Sejahtera
Sambas
26.
Kepala Desa Parit Baru
Sambas
27.
Kepala Desa Twi Mentibar
Sambas
28.
Kepala Desa Merubung
Sambas
29.
Kepala Desa Sebawi
Sambas
30.
Kepala Desa Sepuk Tanjung
Sambas
31.
Kepala Desa Sulung
Sambas
32.
Kepala Desa Setalik
Sambas
33.
Kepala Desa Mekar Jaya
Sambas
34.
Kepala Desa Dungun Perapakan
Sambas
35.
Kepala Desa Pangkalan Bemban
Sambas
36.
Kepala Desa Seranggam
Sambas
37.
Kepala Desa Sabaran
Sambas
38.
Kepala Desa Sendoyan
Sambas
39.
Kepala Desa Semanga
Sambas
40.
Kepala Desa Sekuduk
Sambas
41.
Kepala Desa Penakalan
Sambas
42.
Kepala Desa Kalimantan
Sambas
Kabupaten Mempawah
43.
Kelurahan Tengah
Mempawah
44.
Kelurahan Pulau Pedalaman
Mempawah
45.
Kepala Desa Sungai Burung
Mempawah
46.
Kepala Desa Parit Banjar
Mempawah
47.
Kepala Desa Wajok Hilir
Mempawah
48.
Kepala Desa Sejegi
Mempawah
Kabupaten Landak
49.
Kepala Desa Saham
Landak
50.
Kepala Desa Hilir Kantor
Landak
51.
Kepala Desa Sidas
Landak
52.
Kepala Desa Tebedak
Landak
53.
Kepala Desa Amboyo Utara
Landak
54.
Kepala Desa Amboyo Inti
Landak
55.
Kepala Desa Raja
Landak
Kabupaten Kayong Utara
56.
Kepala Desa Mata-Mata
Kayong Utara
57.
Kepala Desa Harapan Mulia
Kayong Utara
58.
Kepala Desa Benawai Agung
Kayong Utara
59.
Kepala Desa Pangkalan Buton
Kayong Utara
60.
Kepala Desa Telok Melano
Kayong Utara
61.
Kepala Desa Nipah Kuning
Kayong Utara
Gubernur, Bupati/walikota
No.
Desa/ Kelurahan
Kabupaten / Kota
1.
Gubernur Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
2.
Walikota Singkawang
Kalimantan Barat
3.
Bupati Ketapang
Kalimantan Barat
4.
Bupati Kubu Raya
Kalimantan Barat
5.
Bupati Sekadau
Kalimantan Barat
6.
Bupati Sambas
Kalimantan Barat
7.
Bupati Mempawah
Kalimantan Barat
8.
Bupati Landak
Kalimantan Barat
9.
Bupati Kayong Utara
Kalimantan Barat
CAMAT
No.
Desa/ Kelurahan
Kabupaten / Kota
Kota Singkawang
1.
Camat Singkawang Tengah
Singkawang
2.
Camat Singkawang Barat
Singkawang
Kabupaten Ketapang
3.
Camat Matang Hilir Utara
Ketapang
4.
Camat Sungai Melayu Rayak
Ketapang
5.
Camat Benua Kayong
Ketapang
6.
Camat Sungai Raya
Kubu Raya
7.
Camat Rasau Jaya
Kubu Raya
8.
Camat Sungai Ambawang
Kubu Raya
9.
Camat Kubu
Kubu Raya
10.
Camat Sungai Kakap
Kubu Raya
Kabupaten Sekadau
11.
Camat Sekadau Hilir
Sekadau
Kabupaten Sambas
12.
Camat Pemangkat
Sambas
13.
Camat Salatiga
Sambas
14.
Camat Tekarang
Sambas
15.
Camat Sebawi
Sambas
16.
Camat Sejangkung
Sambas
17.
Camat Tebas
Sambas
18.
Camat Selakau
Sambas
19.
Camat Selakau Timur
Sambas
20.
Camat Jawai Selatan
Sambas
21.
Camat Paloh
Sambas
22.
Camat Sajad
Sambas
Kabupaten Mempawah
23.
Camat Segedong
Mempawah
24.
Camat Mempawah Timur
Mempawah
25.
Camat Jongkat
Mempawah
26.
Camat Mempawah Hilir
Mempawah
Kabupaten Landak
27.
Camat Sengah Temila
Landak
28.
Camat Ngabang
Landak
Kabupaten Kayong Utara
29.
Camat Sukadana
Kayong Utara
30.
Camat Simpang Hilir
Kayong Utara
Comment