Pontianak, Media Kalbar
Anton, SP dari Lembaga Gopemba Belantara yang getol mendampingi masyarakat yang dirugikan oleh pihak perusahaan perkebunan sawit meminta Ketua BPKP RI audit perusahaan perkebunan sawit di Kalbar.
Permintaan ke BPKP RI tersebut disampaikannya usai mendampingi mediasi warga 3 desa Kabupaten Kayong Utara dengan Perusahaan perkebunan yang belum memberikan plasma ke masyarakat di Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Jumat (2/9).
Menurut Anton, bahwa berkaca dari Kasus Surya Darmadi, maka sejatinya pihak BPKP audit segera perusahaan perkebunan di Kalbar, “salah satu hal yang kita dampingi selama 10 tahun warga masyarakat belum diberikan haknya yaitu plasma oleh perusahaan, belum lagi diakui perusahaan bahwa ada 19 Hektar yang garap diluar HGU, apa mereka bayar pajak, berapa kerugian negara.? Sementara hitungan kami untuk masyarakat 3 Desa yaitu Desa Matan Jaya, Desa Lubuk Batu dan Desa Batu Barat kurang lebih Rp 39 miliar dihitung sejak tahun 2012 sampai 2022 dengan luas lahan 664,4 hektar lebih.” Jelasnya.
Maka untuk itu Anton minta BPKP RI untuk lakukan audit sesuai inpres nomer 8 tahun 2014 terhadap perusahaan perkebunan.
Ditempat yang sama Penerima Kuasa dari anggota Plasma Ibnu Hajar menyampaikan agar pihak perusahaan secepatnya realisasikan kewajibannya kepada masyarakat karena sudah 10 tahun sejak tahun 2012, “kita minta secepatnya tahun ini 2022, karena masyarakat kita sangat-sangat dirugikan.” Katanya.
Kemudian ada kampung didalam HGU agar dikeluarkan.
Disampaikan juga hasil mediasi yang difasilitasi oleh Disbun Provinsi Kalbar ditindaklanjuti 14 hari kerja mulai dari sekarang dan akan dibentuk tim untuk mempercepat prosesnya.
Sebelumnya Mediasi dipimpin langsug Kadisbunnak Prov Kalbar Ir. Muhammad Munsif, MM Jumat, 2 September 2022, pertemuan mediasi antara masyarakat Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Batu, Kec Simpang Hilir, Kab KKU dengan Managemen dua Perusahaan yang ada di wilayah tersebut di Kantor Disbunnak Prov Kalbar.
Hadir pada pertemuan antaranya Asisten Perekonomian, Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi III DPRD, Kanta ATR/BPN, Wakapolres dan Camat Simpang Hilir Kab KKU, Pj Kades Matan Jaya, Kades Lubuk Batu, mantan Pj Kades Matan Jaya (penggalang), Anton/ Gopemba (kuasa para kades/masyarakat) dan beberapa tokoh serta masyarakat.
Sementara dari jajaran Pemprov, hadir Kadis Koperasi dan UMKM, Biro Hukum, perwakilan Kakanwil ATR BPN dan jajaran bidang Perkebunan Disbunnak Prov Kalbar. (Amad)
Comment