Pontianak, Media Kalbar – Koordinator BEM Nusantara Kalimantan Barat, Haris Ramadan, menyerukan agar seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan dan bersedia menjalani verifikasi ijazah secara independen. Ia menilai keterbukaan tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Menurut Haris, polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi dan integritas pejabat negara.
Ia berpandangan, tuntutan keterbukaan yang diarahkan kepada seorang wakil presiden semestinya juga berlaku bagi anggota legislatif.
“Jika kemarin anggota DPR berani dan lantang mempertanyakan rekam jejak pendidikan seorang Wakil Presiden, maka hari ini masyarakat juga berhak menuntut keterbukaan yang sama dari seluruh anggota DPR RI,” kata Haris dalam keterangannya.
Haris menegaskan bahwa seruannya merupakan tuntutan konsistensi dalam pertanggungjawaban pejabat publik.
“Bagi saya, ini bukan soal membela atau menyerang pihak tertentu. Ini murni soal konsistensi demi menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar verifikasi dilakukan secara independen, transparan, dan tanpa tebang pilih. Dengan mekanisme tersebut, menurutnya, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai riwayat pendidikan para wakil rakyat.
“Jangan hanya berani mengoreksi orang lain, tetapi juga harus siap dikoreksi oleh rakyat yang mereka wakili,” katanya.
Haris mengaitkan tuntutan itu dengan besarnya kewenangan DPR RI dalam pembentukan undang-undang, penentuan anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Kewenangan tersebut, menurutnya, harus disertai kesiapan untuk mempertanggungjawabkan persyaratan jabatan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap rekam jejak yang berkaitan dengan persyaratan jabatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.(rai)











Comment