Sambas, Media Kalbar
Gerakan Muda Pengawas Kebijakan (GMPK) meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sambas segera melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap dugaan pemberhentian sejumlah kurir SPX di Kecamatan Selakau Timur yang belakangan menjadi perhatian masyarakat di media sosial.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa para kurir diduga diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya setelah menolak permintaan pengantaran tambahan pada hari pertama Idul Adha karena alasan kelelahan dan mempertimbangkan faktor keselamatan kerja di perjalanan.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan masyarakat terkait pola hubungan kerja, manajemen operasional, serta perlindungan terhadap pekerja lapangan di sektor logistik.
Menanggapi hal itu, GMPK menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara cepat, objektif, dan profesional agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang merugikan semua pihak.
“Kami memahami perusahaan tentu memiliki target operasional dan standar pelayanan kepada konsumen. Namun di sisi lain, pekerja juga memiliki hak atas keselamatan kerja, waktu kerja yang manusiawi, serta mekanisme hubungan kerja yang sehat sesuai prinsip ketenagakerjaan,” ujar GMPK.
Menurut GMPK, kehadiran Disnaker sangat penting untuk memastikan apakah proses evaluasi kerja, keputusan manajemen, hingga mekanisme pemberhentian atau perpanjangan kontrak telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
GMPK menegaskan bahwa langkah pemeriksaan tidak boleh dipahami sebagai upaya menyudutkan perusahaan, melainkan bagian dari penguatan iklim kerja yang sehat dan profesional di Kabupaten Sambas.
“Disnaker harus hadir sebagai penengah yang objektif. Yang dibutuhkan hari ini bukan memperkeruh suasana, tetapi memastikan hak pekerja terlindungi dan perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik,” lanjut GMPK.
Dalam keterangannya, GMPK juga mengingatkan bahwa isu ketenagakerjaan saat ini menjadi sangat sensitif karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan lapangan pekerjaan.
Karena itu, setiap persoalan hubungan industrial perlu ditangani dengan komunikasi yang baik agar tidak memicu keresahan sosial, terutama di kalangan anak muda dan pekerja sektor informal yang saat ini banyak bergantung pada pekerjaan logistik dan distribusi.
GMPK turut mengapresiasi berkembangnya sektor ekspedisi dan logistik digital seperti SPX yang selama ini dinilai ikut membantu membuka lapangan kerja baru di daerah, termasuk bagi masyarakat Kabupaten Sambas.
Namun menurut GMPK, pertumbuhan bisnis logistik juga harus diiringi dengan penguatan kualitas manajemen sumber daya manusia dan perlindungan pekerja lapangan yang menjadi ujung tombak operasional perusahaan.
“Perusahaan besar hari ini tidak hanya dinilai dari kecepatan pengiriman barang, tetapi juga dari bagaimana mereka membangun hubungan kerja yang sehat, menghargai tenaga lapangan, dan menjaga stabilitas internal perusahaan,” tegas GMPK.
GMPK menilai persoalan ini juga relevan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas yang belakangan terus mendorong penurunan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
Karena itu, stabilitas hubungan kerja dan rasa aman pekerja harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap dunia kerja formal di daerah.
Menurut GMPK, polemik ini seharusnya dapat dijadikan momentum evaluasi bagi seluruh pihak — baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah daerah — untuk memperkuat komunikasi industrial yang lebih sehat dan adaptif.
“Di tengah sulitnya mencari pekerjaan hari ini, semua pihak perlu mengedepankan dialog dan penyelesaian yang bijak. Pekerja membutuhkan kepastian dan perlindungan, sementara perusahaan juga membutuhkan operasional yang stabil. Keduanya harus berjalan beriringan,” tutup GMPK. (RAI)
Comment