PONTIANAK, MEDIA KALBAR
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan sekadar bencana musiman, melainkan
persoalan serius yang menuntut tanggung jawab konkret pemerintah dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Penanganan yang reaktif, minim transparansi, serta tidak disertai evaluasi menyeluruh hanya akan melanggengkan persoalan yang sama setiap tahun. Terlebih, informasi mengenai delapan korporasi yang
dilaporkan terkait dugaan karhutla harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
Anggaran penanganan karhutla juga wajib direalisasikan secara tepat sasaran serta terbuka untuk diawasi publik.
IMM juga mengecam segala bentuk pembungkaman, intimidasi, dan teror terhadap Ketua Umum PC IMM Kota Pontianak, yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat.
“Saya Muhammad Sher Khan, Ketua Umum PC IMM Pontianak di teror diancam akan dibawa kepolda karena telah memasukkan foto wakil Gubernur Kalimantan barat kedalam pamflet seruan konsolidasi aksi persoalan isu kebakaran hutan dan lahan. Teror dan ancaman dilakukan oleh kelompok Wakil Gubernur Kalimantan Barat terhadap saya, telfon berkali kali, spam cht, akan di jemput diancam akan dibawa ke polda, itu yang mereka lakukan” kata Muhammad Sher Khan di Pontianak, Jumat (9/10/2026)
Kejadian ini adalah sebuah bukti bahwa Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Krisantus anti terhadap kritik, anti terhadap evaluasi, dan ini adalah bentuk pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa yang turut menyuarakan keresahan tentang problematika yang ada di daerah.
Kebebasan berpendapat telah diatur secara jelas dan tegas dalam aturan konstitusi NKRI, lantas kenapa tindakan pembungkaman seperti ini justru dilakukan oleh pejabat publik, yang dipilih oleh masyarakat Kalimantan Barat, “tindakan pembungkaman ini menunjukkan bahawa Wakil Gubernur kalbar tidak siap menjadi pemimpin, tidak siap untuk di kritik, tidak siap di evaluasi untuk kemajuan daerah kalimantan barat,” tegasnya.
Kritik mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokratis,
sehingga segala dugaan ancaman harus ditangani secara objektif dan serius.
Kami menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, transparansi anggaran, dan
kebebasan berpendapat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan siapa pun.
Melalui pernyataan dalam siaran pernya ia pun menyampaikan Tujuh Tuntutan PC IMM Kota Pontianak yang akan disampaikan saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar siang ini. Berikut tuntutan IMM Kota Pontianak.
1. Menuntut keras pemerintah untuk mencabut izin korporasi jika terbukti melanggar.
2. Mendesak pemerintah untuk tidak reaktif dalam penanganan karhutla dan memperkuat pencegahan serta deteksi dini.
3. Menuntut Polda Kalbar untuk mempublikasikan secara transparan proses penegakan hukum terhadap delapan korporasi.
4. Mendesak keras pemerintah untuk segera merealisasikan bantuan anggaran penanganan karhutla.
5. Menuntut keras Kapolda Kalimantan Barat untuk turun dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi karhutla.
6. Menuntut keras pemerintah daerah untuk berkomitmen agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi.
7. Mengecam keras segala bentuk tindakan pembungkaman, intimidasi, dan teror yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terhadap Ketua Umum PC IMM Kota Pontianak.
“Kalimantan Barat tidak membutuhkan janji yang berulang, tetapi tindakan nyata,
penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan keberanian untuk bertanggung jawab!” Tutupnya. (Amad)
Comment