Sintang, Media Kalbar
Potret buram infrastruktur kembali tersaji dari Wilayah perhuluan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ruas Jalan Provinsi Sintang–Semubuk–Ketungau, yang disebut-sebut sebagai salah satu bagian dari Urat Nadi penghubung hingga ke kawasan perbatasan dengan Malaysia, kini lebih menyerupai kubangan lumpur ketimbang jalan layak pakai.
Ironisnya, kondisi ini berada tak jauh dari Kantor Camat Ketungau Hilir, sebuah lokasi yang seharusnya menjadi simbol kehadiran Negara. Namun realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya: jalan rusak parah, berlumpur, licin, dan nyaris tak bisa dilalui tanpa risiko tinggi, terutama saat musim hujan.
Pantauan di lokasi menunjukkan kendaraan harus berjibaku melewati genangan lumpur tebal. Truk pengangkut barang bahkan tampak terjebak, sementara kendaraan lain terpaksa antre atau mencari jalur alternatif yang sama-sama tak menjanjikan.
Warga pun mulai kehilangan kesabaran.
“Kami ini tiap hari lewat sini. Kalau hujan, jangan harap bisa cepat sampai. Kadang harus dorong kendaraan. Ini jalan Provinsi, tapi rasanya seperti tidak pernah diurus,” ujar seorang Warga yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan ini bukan hal baru. Bertahun-tahun Masyarakat di Wilayah Ketungau, mulai dari wilayah Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, bahkan sampai ke Kecamatan Ketungau Hulu dan sekitarnya mengeluhkan kondisi serupa. Namun, hingga kini, belum terlihat langkah konkret dan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan serius.
Yang lebih menyakitkan, menurut Warga, adalah ketimpangan antara kewajiban dan hak.
“Kami bayar pajak, beli BBM juga kena pajak. Tapi jalan seperti ini, manfaatnya di mana? Kami merasa seperti dianaktirikan,” lanjutnya.
Ruas jalan ini sejatinya bukan sekadar akses lokal. Ia adalah jalur strategis yang menghubungkan Wilayah pedalaman hingga ke perbatasan Negara. Artinya, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut bukan hanya menghambat Mobilitas Warga, tapi juga berdampak pada distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga potensi ekonomi kawasan perhuluan Ketungau.
Minimnya perhatian terhadap Infrastruktur Dasar ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Wilayah perhuluan hanya diingat saat momentum Politik, lalu dilupakan dalam kebijakan Pembangunan?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya roda ekonomi yang tersendat kepercayaan Publik terhadap Pemerintah pun ikut tergerus.
Pemerintah Provinsi Kalbar kini ditantang untuk tidak sekadar memberi janji, tetapi menunjukkan aksi nyata. Sebab bagi Warga Ketungau, jalan bukan sekadar Fasilitas, melainkan urat Nadi sebagai kebutuhan yang selama ini terasa seperti diabaikan. (*/MK)
Comment