Sambas, Media Kalbar
Formature/Ketua Umum HMI Cabang Sambas Rizal menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas maupun DPRD Kabupaten Sambas tak hanya pelayanan di Disdukcapil Sambas yang menjadi sorotan, namun pelayanan Kantor Imigrasi di Kabupaten Sambas dan di Rumah Sakit Umum juga harus diingatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Pemerintah Daerah kabupaten Sambas tidak harus fokus pada permasalahan yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sambas yang memberikan pelayanan buruk pada masyarakat, namun pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Sambas dan Kantor Imigrasi Sambas juga harus memperhatikan dan mengingatkan serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat berobat kesehatan yang ada di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maupun pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, jangan hanya karena viral dan ada masyarakat yang melapor baru pemerintah bergerak,” katanya. Sabtu (8/7/2023).
Kata dia, Disdukcapil Sambas salah satu instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memberikan pelayanan buruk, begitu juga dengan RSUD yang ada di Kabupaten Sambas.
“Kebobrokan Disdukcapil Sambas sudah terlihat jelas dengan memberikan pelayanan yang sangat buruk terhadap masyarakat yang sudah sejak lama dibiarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, jangan sampai ada lagi pelayanan yang buruk di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan jangan sampai ada korban baru melakukan penindakan,”
“Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas harus sering melakukan pengecekkan, pembenahan dan evaluasi serta mengingatkan terhadap instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan hanya diwaktu kepentingan saja baru melakukan ataupun terjun langsung ke instansi yang bersangkutan,” sambungnya.
Lebih jauh Rizal menyampaikan, Ketua Komisi I DPRD Sambas akan menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan dinas Disdukcapil Sambas dan jangan sampai hanya formalitas saja.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas akan menyelenggarakan Raker dengan Disdukcapil Sambas yang masih belum dijadwalkan, jangan sampai hanya formalitas saja yang dilakukan, harus ada bukti konkrit terhadap permasalahan rakyat yang saat ini terjadi, bahkan DPRD Kabupaten Sambas harus turun langsung untuk meninjau dan melakukan dialog terhadap masyarakat yang melakukan urusan di Disdukcapil saat hari bekerja,” ujarnya.
“Jadi dengan kunjungan lansung ke Disdukcapil Sambas saat hari bekerja anggota DPRD dapat mempertegas dan menyampaikan langsung kepada masyarakat yang melakukan urusan untuk pembuatan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga jika ditemukan bahwa memang ada pungli ataupun calo’ untuk segera melaporkan, sebagaimana DPRD merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sambas dan keluhan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas,” sambungnya.
Lebih jauh Rizal menyampaikan, dari beberapa informasi maupun postingan yang saat ini viral di media sosial, tidak hanya instansi Disdukcapil Sambas, Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas juga diduga menggunakan jasa calo’ dalam pembuatan Paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas maupun DPRD Kabupaten Sambas tak harus mengesampingkan Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas yang diduga juga banyak yang menggunakan jasa calo’ serta dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi Kabupaten Sambas harga yang sangat fantastis antara 800rb hingga mencapai Satu juta lebih untuk satu pasor,” tuturnya.
“Maka dari itu kami berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Sambas untuk meninjau langsung ke kantor imigrasi Kabupaten Sambas untuk melakukan pembuktian apakah masyarakat juga di persulit untuk melakukan pembuatan paspor secara pribadi dan mengenai calo’yang saat ini masih banyak yang menggunakan jasa tersebut,” pungkasnya.
Terakhir Rizal menegaskan, jika hal tersebut tidak di gubris oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas maka HMI Cabang Sambas akan turun kejalan.
“Kaum Mahasiswa selalu mengontrol kebijakan yang dapat meresahkan masyarakat Kabupaten Sambas dan melakukan aksi jika hal tersebut berlanjut dan tidak di gubris oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Sambas maka kami siap turun kejalan untuk menyuarakan hal tersebut,” tegasnya.(rai/mk)
Comment