Pontianak, Media Kalbar
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat (Kalbar) siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pertumbuhan dan Pengendalian Inflasi di Kalbar, hal ini ditekankan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Muhamad Tito Andrianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Senin (29/04) bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak.
“Pada dasarnya kami Kemenkumham siap mendukung program – program yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, pastinya kami siap bersinergi dengan Pemprov sesuai dengan tupoksi kami guna memajukan Kalbar,” ujar Tito.
Dirinya menambahkan selama ini Kanwil Kemenkumham Kalbar sudah bersinergi dengan Pemprov Kalbar dalam berbagai bidang, khususnya bidang Hukum.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi yang kokoh dan pengendalian inflasi yang stabil.
Pj Gubernur menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas 5% untuk tahun 2024 dan 2025 mendatang, serta pengendalian inflasi yang diperkirakan tetap stabil di angka 3%. Namun, ia juga menyoroti risiko yang tetap perlu diwaspadai, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan fenomena iklim seperti El Nino.
“Di tingkat lokal, setiap daerah dihadapkan pada tantangan yang berbeda-beda, dan oleh karena itu sinergi antar kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah menjadi sangat penting. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Pj Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Harisson.
Dirinya melanjutkan, salah satu fokus utama dalam memperkuat ekonomi daerah adalah melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan rawa yang ada. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk prosedur pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
Harisson juga mengingatkan para Bupati, Pj Bupati, dan Pj Walikota untuk mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kerjasama antar daerah juga penting untuk menyelesaikan masalah terkait tata kelola wilayah administrasi pemerintahan.
“Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar-daerah di Kalimantan Barat, menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, sambil menjaga stabilitas dan kedamaian di tingkat local,” pungkasnya.
Dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tema “Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri oleh Perwakilan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian POLHUKAM RI, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri RI, Anggota FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. (*/Amad)
Comment