Kubu Raya, Media Kalbar
Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) Kalimantan Barat, Eddy Ruslan, angkat suara menanggapi dugaan pelanggaran transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Ia dengan tegas menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat, hasil dari pajak, dan itu wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan main-main dengan anggaran!” tegas Eddy, Jumat (25/4/2025).
Pernyataan itu merespons Informasi dari masyarkat adanya sekolah yang diduga tidak memasang papan informasi Dana BOS, yang menurutnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.
Eddy menambahkan, pihaknya
Melalui DPC tiap daerah di kalbar
siap mengawal dan mengawasi seluruh satuan pendidikan Khususnya di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Ia juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan wartawan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kalbar dalam mengawasi jalannya program pemerintah.
“Dana negara untuk pendidikan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk dikorupsi atau disembunyikan. Kami dari Legatisi akan terus kawal agar dana yang bersumber dari uang rakyat ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” pungkas Eddy Ruslan.
Legatisi Kalbar menegaskan akan terus membuka kanal aduan bagi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana publik, dan siap mendorong proses hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan keuangan negara. (MK/Ismail)
Comment