Pontianak, Media Kalbar
Ketua Umum DPP Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) Kalimantan Barat, Akhyani, BA, mendesak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek swakelola yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Barat I.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya pada proyek-proyek yang menggunakan dana publik.
“Ini wajib diaudit, karena ini uang negara. Tidak boleh ada celah penyimpangan sekecil apa pun dalam pelaksanaannya,” tegas Akhyani BA, Rabu (22/4/2026).
Ia menyoroti bahwa skema proyek swakelola kerap menjadi perhatian publik lantaran dinilai memiliki tingkat pengawasan yang lebih lemah dibandingkan proyek yang melalui mekanisme lelang terbuka. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Dalam pernyataannya, Akhyani menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh adanya pelanggaran, melainkan mendorong langkah preventif guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak menuduh, tetapi meminta audit dilakukan secara terbuka, profesional, dan independen. Jika memang tidak ada masalah, maka hasil audit itu akan menjadi bukti bahwa proyek tersebut bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Legatisi Kalbar juga meminta pihak Kejaksaan untuk ikut melakukan pengawasan dan segera menindaklanjuti apabila dalam proses audit ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Desakan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Barat. (Mk/Ismail)
Comment