BENGKAYANG, MEDIA KALBAR – Pemuda Dayak asal Kabupaten Bengkayang sekaligus aktivis KOMDA Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kalimantan Barat, Yakobus Vigur, mendesak kajian ulang terhadap denda adat yang disebut mencapai Rp655 juta dalam penyelesaian persoalan antara petugas Bea Cukai dan sejumlah warga di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas.
Yakobus mempertanyakan dasar, perincian, dan proses penetapan nominal tersebut. Ia meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan terbuka agar penyelesaian tidak justru melahirkan polemik baru.
“Nominal Rp655 juta bukan angka yang kecil. Pertanyaannya, apa saja dasar penetapannya? Bagaimana perinciannya? Ketentuan adat apa yang digunakan? Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapannya?” ujar Yakobus, Sabtu(7/11/2026)
Menurutnya, penghormatan terhadap adat harus disertai penerapan sanksi yang bijaksana, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian ulang perlu melibatkan tokoh adat serta pihak terkait untuk memastikan dasar dan prosesnya jelas.
“Saya sebagai anak asli suku Dayak tentu turut prihatin melihat persoalan ini. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui nilai-nilai adat justru menimbulkan persepsi negatif terhadap masyarakat Dayak secara luas,” katanya.
Yakobus juga mempertanyakan mekanisme penyelesaian peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas. Ia meminta kejelasan mengenai peran pemerintah daerah dan lembaga adat setempat.
“Peristiwa ini terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Sambas. Lantas, mengapa penyelesaiannya berkembang sedemikian rupa dan bagaimana peran pemerintah daerah serta lembaga adat setempat? Ini juga perlu dijelaskan,” ujarnya.
Selain menyoroti denda, Yakobus meminta tindakan petugas dan masyarakat dievaluasi secara objektif. Masyarakat, menurutnya, harus menghormati pemeriksaan sesuai prosedur. Petugas pun wajib menjalankan kewenangan secara profesional dan menghormati martabat warga.
Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan kekerasan atau kontak fisik yang tidak semestinya, hal itu perlu diperiksa. Begitu pula informasi mengenai perusakan fasilitas negara maupun penyanderaan petugas harus dibuktikan, bukan langsung diperlakukan sebagai fakta.
“Ketika masyarakat merasa dirugikan, tentu ada ruang untuk menyampaikan keberatan dan menuntut keadilan. Namun, jangan sampai kemarahan justru melahirkan persoalan hukum yang baru,” tegasnya.
Yakobus turut mendesak pemulihan pelayanan PLBN Aruk. Ia mengingatkan bahwa warga yang membutuhkan akses untuk bekerja, berdagang, dan memenuhi kepentingan keluarga ikut menanggung dampak perselisihan.
“PLBN Aruk merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat perbatasan. Karena itu, pelayanan harus segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia mendorong dialog yang melibatkan Bea Cukai, pemerintah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat untuk membuka kronologi secara utuh serta memperjelas dasar keputusan.(Tim)
Comment