SAMBAS, Media Kalbar – Praktisi hukum Richo Suprianto, S.H., M.H., CTA, Hansen Bartimeus Sinambela.SH.MH, Brandon Trada Exlesia.SH,meminta masyarakat memahami secara utuh hasil mediasi persoalan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas. Menurutny, nilai kesepakatan Rp655 juta terdiri atas sanksi adat dan bantuan kemanusiaan.
Richo Suprianto, , Rp155 juta merupakan sanksi adat, sedangkan Rp500 juta diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila seluruh nilai kesepakatan disebut sebagai sanksi adat yang diberikan kepada pengurus adat. melimbatkan 2 kabupaten sambas & Bengkayang
“Dari angka Rp655 juta, Rp500 juta merupakan bantuan kemanusiaan, bukan seluruhnya untuk diberikan kepada pengurus adat,” kata Richo.
Ia menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut dicapai melalui mediasi di Kantor Bupati Bengkayang. Dalam pandangan hukumnya, hasil mediasi itu tidak melanggar hukum positif.
“Sanksi adat tersebut sudah disepakati bersama berdasarkan hasil mediasi di Kantor Bupati Bengkayang. Menurut pandangan saya, tidak ada hukum positif yang dilanggar dari hasil mediasi tersebut,” ujarnya.
Dalam foto berita acara tertanggal 3 November 2026 yang menjadi bahan pemberitaan, tercantum kesediaan pembayaran sanksi adat dan biaya kemanusiaan dengan nilai keseluruhan Rp655 juta. Namun, halaman yang terlihat tidak merinci pembagian Rp155 juta dan Rp500 juta sebagaimana dijelaskan Richo.
Mengenai penghentian sementara pelayanan PLBN Aruk, Richo menyatakan bahwa penutupan tersebut bukan bagian dari kesepakatan mediasi. Ia menegaskan, berita acara tidak memuat klausul yang mengatur penutupan PLBN.
“Tidak ada klausul dalam berita acara kesepakatan yang menyatakan penutupan PLBN,” tegasnya.
Richo mengingatkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap merujuk pada isi kesepakatan. Ia meminta semua pihak menghindari asumsi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan maupun persoalan baru.
Menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap hasil mediasi diperlukan untuk menjaga suasana tetap kondusif sekaligus mengedepankan kepentingan masyarakat perbatasan.(tim)
Comment