Oleh: H. Masliansyah*
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) diwarnai dinamika baru ketika isu penanganan bencana melebar menjadi aksi unjuk rasa yang menuntut Gubernur Kalteng untuk turun dari jabatannya. Muncul pertanyaan besar mengenai korelasi antara bencana alam Karhutla dengan desakan politik tersebut.
Secara substansial, Karhutla merupakan bencana alam yang penanganannya memerlukan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Alih-alih melimpahkan seluruh kesalahan kepada kepala daerah, langkah yang paling krusial untuk diambil saat ini adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi, DPRD, aparat keamanan, serta seluruh lapisan masyarakat perlu duduk bersama melalui forum musyawarah untuk merumuskan solusi komprehensif dalam menanggulangi bencana asap dan lahan.
Aksi yang mendesak pemecatan gubernur dinilai sebagian pihak sarat akan nuansa politis. Muncul indikasi adanya dramatisasi, provokasi, serta keterlibatan pihak sponsor di balik aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok tertentu.
Situasi ini dinilai rentan dan berbahaya karena berpotensi memicu perpecahan serta konflik horizontal di tengah masyarakat Kalteng. Oleh karena itu, semua pihak diimbau untuk menahan diri, mengedepankan kondusivitas daerah, dan fokus pada upaya penanggulangan bencana secara bersama-sama. (*)
* H.Masliansyah, Ketum Forum Warga Kalteng Se-JABODETABEK/Mantan Wartawan PUSPEN ABRI.
Comment