by

Penutupan BLK Kebijakan “Dungu” Gubernur Kalbar Yang Merugikan Masyarakat, Mesti Diaudit Dan Diperiksa Oleh APH

Pontianak, Media Kalbar

Penutupan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, SH. M. Hum., secara langsung merugikan masyarakat Kalbar.

“Itu merupakan kebijakan dungu Gubernur Kalbar yang merugikan masyarakat, anehnya juga DPRD Kalbar juga tidak mensikapi itu, kita juga sudah sampaikan ke DPRD Kalbar, namun Mereka tidak menanggapi aspirasi ini.” Kata Haris Harahap Pemerhati Ketenaga kerjaan kepada media Kalbar /Mediakalbarnews.com, Sabtu (21/10).

Diterangkan bahwa itu Kebijakan menutup 2 BLK di Kalbar adalah kebijakan yang merugikan masyarakat Kalbar, “sedangkan BLK itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan skil untuk bekerja, dan juga mengeluarkan sertifikasi. Bagi yang tidak mampu untuk Kuliah, BLK itu jadi solusinya untuk membekali skiil bekerja yang bersertifikat. Apa lagi BLK entikong yang diperuntukan untuk memberikan skiil bagi tenaga kerja kita yang akan bekerja ke luar negeri terutama pembantu rumah tangga. Namun lembaga yang bermanfaat tersebut di tutup oleh Gubernur dan ini baru terjadi Di Kalbar untuk seluruh Indonesia.” Tutur Haris Harahap yang juga sekretaris dewan pakar DPW Partai Nasdem Kalbar.

Menurutnya itu kebijakan menutup BLK adalah kebijakan yang vatal, harusnya tidak di tutup, tapi dibenahi. “Jika memang daerah tidak mampu, kembalikan ke Pemerintah Pusat untuk mengelolanya. “Ini tidak, BLK ditutup kemudian membangun gedung pusat sertifikasi apa dampaknya kepada masyakat Kalbar, tidak ada hanya untuk gaga-gagahan saja. Ini juga mesti diaudit BPK dan diproses hukum APH termasuk juga KPK, jelas merugikan keuangan negara karena tidak bermanfaat, disamping itu menutup BLK merugikan masyarakat Kalbar. Karena juga dikategorikan korupsi membuat kebijakan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara,” Tegasnya.

Terkait hal tersebut juga sudah disampaikan Haris Harahap kepada DPRD Kalbar beberapa waktu lalu, “tapi Dewan Kita tidak respon aspirasi ini. Lihat sekarang apa yang ada di Gedung pusat Sertifikasi dibuat Gubernur itu, apa hasilnya, tidak ada.” Pungkasnya. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed