PONTIANAK, Media Kalbar – Langkah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah sebagai keputusan yang tepat, berani, dan berpihak pada rakyat kecil.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar. Menurutnya kondisi di lapangan saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan. “Banyak perusahaan pemilik PKS yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi dan permainan harga TBS (Tandan Buah Segar) secara sepihak. Praktik ini menempatkan petani mandiri maupun petani plasma sebagai korban utama di posisi paling lemah,” ungkapnya kepada sejumlah media di Pontianak, Sabtu (11/7/2026).
“Angin Segar” Bagi Keadilan Ekonomi
Langkah sidak Wagub Kalbar ini kata Dr. Herman adalah sebagai angin segar bagi keadilan ekonomi di sektor perkebunan. Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan perlindungan hak hidup ribuan kepala keluarga petani di Kalbar yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah namun hak-haknya kerap dikebiri oleh permainan harga PKS.
“Sidak langsung wagub ini akan memotong ruang gerak manipulasi tersebut. Kehadiran pemerintah di lokasi secara mendadak mencegah perusahaan melakukan manipulasi data atau ‘bersiap-siap’ menyembunyikan pelanggaran operasional mereka,” kata Dr Herman Hofi Munawar.
Modus PKS yang Merugikan Petani
Selama ini, PKS sering menggunakan alasan klasik yang subjektif untuk menekan harga beli TBS, seperti mengklaim kualitas buah rendah tanpa standar uji yang transparan. Selain itu juga melakukan pemotongan yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal.
“Yang lebih menyedihkan, PKS memanfaatkan antrean truk yang panjang untuk memaksa petani menyerah pada harga murah daripada buahnya membusuk,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa Petani mandiri sebagai kelompok paling menderita. Karena tidak memiliki ikatan kemitraan formal dengan pabrik, mereka sering dipaksa menjual buah ke loading ramp atau tengkulak dengan harga jauh di bawah ketetapan Dinas Perkebunan.
Dengan sidak yang memfokuskan perhatian pada jalur penerimaan petani mandiri, Pemprov Kalbar menegaskan bahwa hukum dan regulasi harga berlaku untuk seluruh hasil keringat petani, tanpa terkecuali.
Desak Tindak Lanjut dengan Sanksi Tegas
Langkah Wagub ini harus didukung penuh. “Hasil sidaknya wajib ditindaklanjuti dengan sanksi administratif yang tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin. Hal ini perlu agar memberikan efek jera yang permanen bagi PKS yang nakal,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment