Pontianak, Media Kalbar
Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi masih menjadi persoalan yang serius di Kalbar. Hal ini karena sulitnya memperoleh BBM Solar bersubsidi sangat mempengaruhi distribusi barang di wilayah kalbar tentu saja persoalan ini akan mempengaruhi harga barang sampai pada tangan konsumen.
“Setiap hari antrian truk disetiap SPBU yang sangat mengganggu pengguna jalan. BBM Solar bersubsidi merupakan komoditas strategis yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kurang beruntung dan sektor usaha tertentu, seperti nelayan, petani, serta angkutan umum. Pertamina ditugaskan untuk melakukan distribusi BBM subsidi ke seluruh pelosok negeri, termasuk Kalbar. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan muncul, terutama soal kelangkaan, antrean panjang, hingga dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.” Kata Tokoh Kalbar dan juga Pengamat Kebijakan Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, Rabu (21/5).
Dikatakannya Bahwa Pertamina Depot Kalbar menjadi titik krusial dalam rantai pasok BBM ke berbagai wilayah di Kalbar yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur pengeluaran solar dari tangki penyimpanan menuju SPBU maupun konsumen langsung yang telah ditentukan. Maka dari itu, segala bentuk ketidaktertiban dalam distribusi seharusnya dapat dikendalikan oleh sistem internal Pertamina.
“Namun kenyataannya, kelangkaan solar bersubsidi masih terjadi persoalan serius bertahun-tahun terjadi dan tidak ada solusi sama sekali, hal ini menandakan ada kegagalan manajemen distribusi dan pengawasan yang dilakukan pertamina Kalbar.” Ujarnya.
Menurut Mantan Legislator PPP ini, Persoalan utama yang menjadi sorotan publik adalah kurangnya Transparansi Distribusi, Tidak ada akses publik yang memadai terhadap data kuota harian/mingguan/mingguan BBM subsidi di Kalbar. Hal ini menyulitkan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas distribusi.
“Penyalahgunaan BBM Bersubsidi sering kali bocor ke sektor industri atau spekulan melalui kerja sama “gelap” antara oknum yang berwenang dan pemegang kebijakan yang berkolaborasi dengan berbagai oknum di wilayah kalbar. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya bahkan tidak adabkontrol kontrol dari hulu (depot) hingga hilir (SPBU).” Tuturnya.
Kuota BBM subsidi yang ditetapkan pusat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, karena basis data pengguna yang tidak diperbaharui. Akibatnya, penyaluran menjadi tidak tepat sasaran.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Penegakan Hukum yang lemah. Penindakan terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi nyaris tidak ada. Banyak kasus mandek di penyelidikan, tanpa kejelasan akuntabilitas institusional.” Imbuhnya.
“Pertamina kalbar harus nya diaudit dan hatus dapat dipertangung jawabkan. Setiap liter solar subsidi harus nya bisa dilacak lewat sistem informasi real time yang dapat diakses pemda dan pengawas.” Tegasnya menambahkan.
Pemda juga harusnya proaktif untuk memantau, menindak, dan menyelesaikan praktik penyalahgunaan BBM subsidi ini karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyrakat.
” Memberikan Laporan Rutin dan Terbuka ke Publik yentang berapa kuota yang diterima, disalurkan, dan bagaimana penyebarannya di masing-masing kabupaten/kota di kalbar.” Pungkas Dr. Herman. (Amad)
Comment