Jakarta, Media Kalbar Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menanggapi wacana DPR RI yang
Surabaya, Media Kalbar Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas dan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Belanda, Marc Gerritsen, merencanakan kerja sama dalam
Jakarta, Media Kalbar Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti maraknya kasus perselingkuhan yang belakangan kerap ramai dibincangkan di media sosial. Pasalnya, menurut
Pontianak, Media Kalbar Dugaan perbuatan Prasetyo Gow Alias Asong (Mantan Napi Kasus Pidana Kehutanan, mantan buronan kejaksaan) yang menggunanakan data administrasi kependudukan
Pontianak, Media Kalbar Program Kumham Goes To Campus di Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berlangsung sukses dengan dihadiri langsung Wakil Menteri Hukum dan
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa implementasi KUHP tidak akan mengganggu kepentingan publik, khususnya komunitas bisnis,
Jakarta, Media Kalbar Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disyahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
JAKARTA, Media Kalbar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung
