by

Tiga Program Bansos Dari Pemerintah Pusat Membuat Para Kades Jadi Bulan-bulanan Warga

Kubu Raya, Media Kalbar

Data bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar(PSBB) atau PPKM di Kabupaten Kubu raya diduga bermasalah dan tidak tepat sasaran.

Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas. Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Para kepala Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan, Seperti PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan non tunai) BST atau Bantuan Sosial Tunai lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kritik dan kemarahan warga terus berdatangan. Adulsukur, Kepala Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kepada Sejumlah Wartawan saat di temui di Ruang Kerjanya pada hari Senin (16 Agustus 2021) dia mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya. “Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai, begitu pula dengan penyalurannya.” Ucapnya.

“Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah,” ujar dia.

“Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan (kades),warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa,kita jadi bahan amuk kemarahan warga.Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Masih Kata Adulsukur, Kepala Desa Arus Deras menjelaskan, “kalau menurut saya sih baik data BST,PKH Non PKH selama ini tidak pernah berlaku satu koordinasi sama daerah terutama dari desa lah, Jadi kami juga bingung data data ini dapat dari mana kok istilahnya tau tau kok si A dapat si B dapat padahal si A ini tergolong orang mampu lah terus ada juga kemaren Yang terakhir si A nih dapat begitu muncul data baru hilang lari ke anak nya padahal mereka pisah rumah dan sudah pisah KK Dan anak nya tergolong sudah mampu.” bebernya.

“Kemudian Yang lebih miris lagi orang yang sudah bertahun tahun meninggal itu muncul padahal sudah kita kalim kan sudah kita lapor kan Yang lebih parah lagi ada beberapa warga saya Yang belum memiliki KTP masih sekolah duduk di bangku SMA ini data nya muncul lewat bantuan ini saya sesal kan banget karana sama sekali tidak tepat sasaran sayang banget gitu bah karna ini punya Program Pemerintah pusat ya mau tak maulah kami harus laksanakan,┬áTetapi yang di bawah kami selaku Pemerintah Desa bebenturan dengan masyarakat lagi nah jadi pertanyaan data awal nya itu juga ngambil dari mana kami ndak paham gitu harapan saya kedepannya kalau ngambil data yang benar benarlah libatkan Pemerintah dan Perangkat Desa
kalau memang Pemerintah pusat berkeinginan Dan itu transparan ya turun kan lah petugas ke Desa desa Insyaallah kami akan memberikan data data Yang valid Yang benar kalau memang takut istilah nya kepala desa ngasi data Yang ndak benar turunkan petugas ke Desa desa kami siap bantu,” jelasnya meangakhiri.(Tim.Mk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed