Kubu Raya, Media Kalbar
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/10/2025) pagi.
Dalam aksi tersebut, para sopir truk membawa sejumlah spanduk bertuliskan keluhan dan harapan mereka terhadap pemerintah. Salah satu spanduk bertuliskan:
“BBM Subsidi → Truk Logistik ❌ | BBM Subsidi → Pelangsir ✅ | Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden.”
Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pertamina menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dinilai tidak tepat sasaran.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali alias Daeng Ali dan Mulyono, menyampaikan bahwa hampir seluruh SPBU di wilayah Kalbar kini diduga dikuasai oleh para pelangsir, sehingga sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Muhammad Ali di sela aksi.
Usai aksi di Bundaran Alianyang, perwakilan sopir bersama para pejabat penting mengikuti audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang.
Audiensi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Valentinus Asmoro, dan sejumlah pejabat dari Pertamina Patra Niaga serta instansi terkait.
Dalam forum itu, perwakilan sopir Toni menegaskan bahwa mereka memberi waktu kepada pemerintah untuk bertindak tegas.
“Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi ke Kantor Gubernur membawa truk dan menutup jalan di depan sana,” tegasnya di hadapan pejabat provinsi.
Sementara Daeng Ali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU. Ia meminta pemerintah mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar.
“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya.
Menanggapi keluhan sopir, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi, menjelaskan bahwa Pertamina sudah menjatuhkan sanksi berupa blacklist terhadap dua SPBU di wilayah Kalbar yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai ketentuan.
“Kuota dari dua SPBU tersebut sudah kami alihkan ke SPBU terdekat. Kami juga membuka ruang pengaduan melalui Call Center Pertamina agar masyarakat bisa langsung melapor,” kata Aris Ilmi.
Aris Ilmi pun meminta dukungan dari para sopir untuk menyerahkan data nomor polisi kendaraan ekspedisi agar dapat dibedakan dari kendaraan pelangsir saat pengisian BBM.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memberikan waktu satu minggu kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan sopir truk.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Krisantus juga mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar. “Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tambahnya.
Wagub memastikan bahwa Pemprov Kalbar akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
Setelah mendengar tanggapan dari pemerintah dan Pertamina, massa aksi akhirnya menerima dan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Instruksi Gubernur Kalbar terkait penertiban SPBU. (*/Amad)
Comment