Sambas, Media Kalbar
Setelah ambruknya proyek renovasi kawasan Waterfront Sambas tahun 2022 pupuslah harapan Masyarakat Sambas akan melihat indahnya ikon baru Kota Sambas tersebut, apalagi proyek tersebut menjadi kasus hukum di Kejati Kalbar, kemudian proyek tersebut dilanjutkan tahun 2023 namun di hentikan pekerjaan karena persoalan kontroversial lelang e-katalog.
Untuk itu H. Subhan Nur Komisi IV DPRD Kalbar meminta Gubernur Kalbar H. Sutarmidji bertanggungjawab untuk menyelesaikan proyek renovasi Waterfront Sambas.
“Kita minta Gubernur Kalbar Pak Sutarmidji bertanggungjawab dan bisa selesaikan proyek renovasi Waterfront Sambas, jangan korbankan pejabatnya atas masalah ini.” Kata Subhan Nur kepada mediakalbarnews.com (Media Kalbar), Selasa (27/6).
Menurutnya, Gubernur Sutarmidji yang mempunyai kebijakan, “beliau juga yang menghentikan proyek tersebut dengan alasan ini-itu dan orang lain dikorbankan, harusnya Pak Gubernur menjadi terdepan yang bertanggungjawab, Ini tidak. Sementara kalau proyek berjalan bagus seperti Rumah Melayu Sambas dia paling depan mengakuinya, giliran proyek yang gagal seperti waterfront Sambas lempar tanggungjawab.” Ujar Subhan Nur legislator Partai Nasdem ini.
Sebagaimana di ketahui Bahwa Proyek renovasi kawasan Waterfront Sambas dilaksanakan tahun 2022 namun Ambruk hingga anggaran Rp8 miliar lebih tak ada manfaatnya, bahkan masyarakat Sambas khususnya masyarakat sekitar Kraton Sambas rugi karena jalan lingkungannya rusak akibat pekerjaan proyek tersebut dan tidak ada yang bertanggungjawab.
Proyek ini dilanjutkan tahap 2 tahun 2023, baru pasang turap sekitar 50 meter dihentikan.
Disampaikan Anggota DPRD Kalbar dari Dapil Kabupaten Sambas ini bahwa pihaknya monitoring terus progres waterfron Sambas dan sekarang tidak ada aktivitas pekerjaan proyek tersebut karena pelaksanaan tahap 2 dihentikan sejak bulan Mei 2023. “dan ini sekalilagi saya katakan mestinya gubernur harus bertanggung jawab menyelesaikan proyek tersebut.” Tegasnya.
Subhan Nur juga Mempertanyakan Jalan lingkungan Poltesa Sambas yang dianggarkan tahun 2021 sudah ada pemenang tidak dilaksanakan, hingga saat sekarang juga belum jelas nasibnya. “Ini bukti kurang profesionalnya Gubernur dan aparaturnya, akibatnya kontraktor dan masyarakat yang dirugikan.” Tutupnya. (Amad)
Comment