Sambas, Media Kalbar – Harga kelapa di Kabupaten Sambas jatuh, tetapi kepastian harga tak kunjung mendarat. Petani mengaku belum pernah menerima surat maupun pemberitahuan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pertanian mengenai harga eceran tertinggi atau harga acuan komoditas tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, mengatakan penetapan harga kelapa memang tidak sesederhana menempelkan angka di papan pengumuman. Harga komoditas itu dipengaruhi kualitas produk, permintaan pasar, pasokan, serta kebutuhan ekspor.
“Untuk beberapa komoditas, termasuk kelapa, harga eceran tertinggi maupun terendah memang belum diatur secara jelas. Harga juga dipengaruhi kualitas, suplai, permintaan, dan pasar ekspor,” kata Ferdinan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan terhadap petani kelapa. Data tersebut harus mencakup jumlah petani, luas kebun, kualitas bibit, hasil produksi, jalur pemasaran, hingga peluang ekspor.
Tanpa data yang lengkap, kata Ferdinan, persoalan anjloknya harga kelapa berpotensi muncul setiap tahun. Petani akhirnya hanya bisa menebak-nebak harga, sementara tengkulak datang membawa timbangan sekaligus menentukan angka.
“Kalau kondisi seperti ini tidak ditangani, masalah yang sama akan terus terjadi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Ferdinan menilai hilirisasi dapat menjadi salah satu solusi. Kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi minyak kelapa, kopra, santan, arang tempurung, serat sabut, maupun produk turunan lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Namun, hilirisasi tidak cukup berhenti sebagai istilah yang terdengar gagah di ruang rapat. Pemerintah, menurut dia, harus memperkuat kelompok tani, memberikan pendampingan, serta membuka akses terhadap industri dan pasar.
“Di sinilah pemerintah dan DPRD harus hadir. DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.
DPRD Sambas juga berencana menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komunikasi dan pembahasan di internal Komisi II dan Komisi III. Langkah itu diharapkan tidak sekadar menjadi rapat yang menghasilkan kopi, kudapan, dan tumpukan notulen.
“Kami akan mencoba melakukan komunikasi lanjutan dalam bentuk rapat internal Komisi II dan Komisi III,” ujar Ferdinan.
Petani kini menunggu hasil pembahasan tersebut. Sebab, bagi mereka, harga kelapa bukan sekadar angka dalam laporan. Angka itu menentukan apakah dapur tetap mengepul atau ikut redup bersama harga yang terus merosot.(Rai)
Comment