by

Jelang Zero ODOL 2023, Tiga Bulan Tidak Ada Penindakan, Kedepankan Sosialisasi Dan Edukasi

Kubu Raya, Media Kalbar

Semua stakeholder terkait sepakat untuk mendukung dan mensukseskan Zero ODOL 2023 di Kalimantan Barat, untuk mensukseskan program tersebut dalam waktu 3 bulan kedepan dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder terkait terutama pada Pengusaha angkutan barang, pemilik barang, assosiasi, ekspedisi dan para sopir. Hal ini merupakan salah satu poin dari kesepakatan hasil FGD Singkronisasi dan koordinasi program Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) 2023 yang dilaksanakan oleh BPTD XIV di Qubu Resort, Jumat (25/2).

“Ini merupakan FGD ketiga, jadi kita menyeleraskan , menyamakan persepsi diantara Kepolisian, Perhubungan, stakeholder terkait. Memberikan pemahaman sosialisasi kepada stakeholder terutama kepada para pengusaha angkutan barang, assosiasi ekspedisi, pemilik barang, para sopir bahwa ODOL itu melanggar undang-undang.” Kata Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XIV Kalbar H. Syamsuddin, M. Si kepada sejumlah wartawan didampingi Dirlantas Polda Kalbar dan Kadishub Provinsi Kalbar Ignatius IK.

Dikatakan lebih lanjut bahwa Over Dimensi Over Loading atau ODOL itu melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009, “dampaknya merusak jalan dan menimbulkan kecelakaan, pemerintah berharap tahun 2023 ODOL tidak ada atau Zero ODOL.” Ujarnya.

Implementasi dari ini 3 bulan kedepan kita Sosialisasi Dan Edukasi kepada semua stakeholder terkait bahwa ODOL berdampak negatif.

“Jadi 3 bulan Polisi menahan diri tidak ada tindakan diluar jembatan timbang, tetapi di jembatan timbang tetap ada, ini pengawasan, karena negara hadir untuk mengatur bagaimana tata kelola perhubungan, tata kelola transportasi agar semua pengguna jalan merasa terayomi, yang kita kedepankan keselamatan.” Terangnya.

Dirlantas Polda Kalbar menyampaikan bahwa saat ini kita kedepankan sosialisasi namun apabila ODOL menimbulkan kecelakaan atau kerawanan kita tetap tindakan dilakukan. “Kalau masih tahap toleransi kita masih tegur, tapi jika membahayakan kita tilang, penegakan hukum ada porsinya tapi minimal sekali, tetap kedepankan sosialisasi dan himbauan.” Ungkap Dirlantas Polda Kalbar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar Ignatius IK dalam kesempatan tersebut mendukung dan mensukseskan Zero ODOL 2023, ” pemerintah provinsi Kalbar bersinergi untuk mensukseskan program Zero ODOL 2023, jadi kita akan membek-up Zero ODOL ini.” Katanya.

Termasuk untuk penyesuaian tarif angkutan barang, ” ini yang mengusulkan adalah assosiasi, setelah diusulkan baru kita bahas bersama, jika sudah sepakat maka dikeluarkanlah regulasi tentang hal itu.” Terangnya.

Kegiatan tersebut dihadiri semua stakeholder terkait termasuk dari Masyarakat Transfortasi Indonesia (MTI), Organda, assosiasi, Kadishub Kabupaten/kota. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed