Pontianak, Media Kalbar
Dalam rangka memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian negara,
serta sebagai perwujuduan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN Regional Kalimantan Barat, Kanwil DJPb Kalbar sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah kembali mengadakan
Rilis Kinerja APBN Kalbar Edisi bulan Desember 2023 yang berlangsung secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Kalbar dan disiarkan secara langsung melalui Youtube Kanwil DJPb Kalbar, Kamis (28/12).
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Periode Triwulan III-2023 yang merupakan output dari pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist. dengan topik analisis tematik “Analisis/Reviu Ketimpangan Fiskal Regional (Vertikal dan Horizontal) dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi UU HKPD.”
Overview Perekonomian Kalimantan Barat
Secara year-on-year, Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% (yoy). Sedangkan, secara quartal-to-quartal, Ekonomi Kalimantan Barat triwulan III-2023 terhadap triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,41%
(q-to-q). Struktur ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan III-2023 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,31%, Industri Pengolahan 15,26%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,83% dan Konstruksi 12,45%. Sementara dari sisi
Pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 48,66%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,46%, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,23%.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat, pada bulan November 2023 terjadi inflasi year-on-year sebesar 2,01% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,43. Tingkat inflasi year to date (ytd) November 2023 sebesar 1,45%. Sedangkan untuk
month to month (mtm) sebesar 0,04%.
Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Oktober 2023 surplus US $ 151,3 juta, sedangkan secara kumulatif Januari – Oktober 2023 juga surplus US $ 1.254,79 juta. Jika neraca perdagangan Oktober 2023 dibandingkan terhadap September 2023, maka terjadi kenaikan sebesar 30,58%.
Sementara, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar November 2023 sebesar 141,78 poin (tertinggi se-Regional Kalimantan) dan naik sebesar 1,63% dibanding Oktober 2023.
Kinerja APBN Regional Kalbar s.d. November 2023 Sampai dengan 30 November 2023, realisasi pendapatan negara regional Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp10,93 triliun atau sebesar 92,32% dari target yang ditetapkan,
penerimaan ini masih didominasi dari sektor perpajakan, yaitu PPN dan PPh.
Secara akumulatif, realisasi pada pos penerimaan mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di antaranya disebabkan oleh adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun 2022 yang mengakibatkan adanya tambahan penerimaan +Rp718 miliar di sektor perpajakan.
Sementara, dari penerimaan bea dan cukai di tahun 2023 juga mengalami penurunan disebabkan oleh adanya kebijakan pelarangan ekspor bauksit dan rendahnya harga komoditas CPO. Meskipun begitu, realisasi dari sisi PNBP sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan hingga bulan November 2023 telah melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi terbesar terdapat pada akun pendapatan biaya pendidikan, akun pendapatan paspor, dan akun pendapatan pelayanan pertanahan.
Pada sisi belanja negara dalam APBN Kalbar, realisasi s.d. 30 November 2023 adalah sebesar Rp27 tiriliun atau sebesar 85,08% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp9,34 triliun dan Belanja TKDD sebesar Rp17,66 triliun. Masih diperlukan
perhatian khusus untuk realisasi belanja barang (52) dan belanja modal (53) karena masing-masing baru mencapai 76,32% dan 69,27% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan P3DN yang menyebabkan satker mengalami kesulitan dalam mencari barang yang memenuhi unsur TKDN tersebut.
Sampai dengan 30 November 2023, realisasi Penyerapan Dana Desa mencapai 1,82 Triliun dari pagu 1,86 Triliun. Terdapat tiga kabupaten yang telah melakukan penyaluran sebesar 100% yaitu Kab. Sekadau, Kab. Bengkayang, dan Kab. Melawi. Sementara itu, BLT desa sudah tersalurkan sebesar 228,4 miliar dengan total 761.471 Keluarga Penerima Manfaat. Tingkat validitas ketercapaian output dana desa yang masih rendah, salah satunya disebabkan karena proses verifikasi yang masih sangat terbatas terutama dari segi SDM dan komitmen para pemangku kepentingan. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga masih terjadi, namun sudah terdapat Pemda yang menerapkan
penyaluran dana desa nontunai yang diprakarsai oleh Pemkab Kubu Raya dan direncanakan akan diimplementasikan kepada Pemda yang lain.
Kinerja APBD (Konsolidasi) Regional Kalbar s.d. November 2023
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25,98 triliun dan Pagu Belanja sebesar Rp26,9 triliun sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan SiKPA sebesar Rp17,02
miliar. Sampai dengan 30 November 2023, realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian sebesar Rp21,76 triliun, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 78,07% dari total pendapatan. Pada sisi belanja daerah, realisasi s.d. 30 November 2023 adalah sebesar Rp19,67 triliun atau sebesar 73,11% dari total pagu. Dengan kondisi ini maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp2,09 triliun, berbanding terbanding dari pagu yang direncakan defisit.
Persentase realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada Kab. Sanggau, yaitu sebesar
Rp1.644,99 miliar atau sebesar 96,33% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kota Singkawang sebesar Rp803,31 miliar atau 88,42% dari pagu anggaran.
Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian
Program KUR dan UMi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM yang bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada UKM agar dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik. Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan
berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.
Sampai dengan 30 November 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp3,85 triliun untuk 56.054 Debitur atau telah mencapai 91,89% dari terget yang ditetapkan. Penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp542,51 miliar untuk 7.534 Debitur. Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh
wilayah Indonesia.
Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 30 November 2023 mencapai Rp51,36 miliar untuk 11.727 Debitur. Kabupaten Sanggau menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak, yaitu sejumlah 2.056 Debitur dengan total salur Rp9,32 miliar,
diikuti oleh Kota Pontianak sebesar Rp7,81 miliar. Tidak hanya tren penyaluran KUR yang mengalami penurunan, tetapi tren penyaluran UMi di tahun 2023 juga mengalami penurunan.
Potensi dan Isu Strategis Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luas wilayah terbesar keempat di
Indonesia memiliki berbagai potensi wilayah yang dapat dikembangkan, antara lain sebagai berikut.
– Potensi sektor pertambangan dan penggalian (batu bara, lignit, bauksit, migas) serta pertanian dan perkebunan;
– Peluang wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,termasuk pengembangan kawasan industri baru;
– Potensi untuk transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan;
– Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga memiliki potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi berbasis laut dan sungai;
– Memiliki kawasan perbatasan langsung (darat) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah.
Di samping terdapat berbagai potensi wilayah tersebut, Kalimantan Barat juga memiliki beberapa isu wilayah yang perlu diperhatikan dari beberapa sektor, di antaranya adalah a) Sektor Ekonomi: Dominasi peran sumber daya alam yang tinggi pada sektor hulu dan lambatnya proses hilirisasi industri, b) Sektor Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pemenuhan SPM masih rendah disertai dengan Indeks Kapasitas Fiskal dan kualitas belanja daerah yang masih rendah, c) Sektor
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Upaya pelestarian lingkungan dan ekologi, terutama untuk menjaga fungsi sebagai paruparu dunia (Heart of Borneo), d) Sektor Sosial: Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia, e) Sektor Prasarana: Pemenuhan sarana prasarana dasar dan konektivitas di daerah perbatasan masih
belum optimal, f) Sektor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan: Perlintasan illegal Malaysia serta permasalahan status Outstanding Boundary Problems.
Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Financial Advisor
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono
Basuki, juga menyampaikan beberapa hal terkait peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Financial Advisor di daerah, di antaranya:
1. Meningkatkan kompetensi dan bacaan terkait pengelolaan keuangan daerah pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dapat membantu stakeholders ,
khususnya Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat dalam memberikan informasi dan panduan terkait kebijakan keuangan negara dan aturan perbendaharaan;
2. Mendorong peningkatan governance, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sharing knowledge tata kelola pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah
pusat. Kanwil DJPb dapat membantu memberikan alternatif solusi kepada para stakeholders dalam pelaporan keuangan;
3. Mendukung peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui sertfikasi pejabat perbendaharaan pemerintah daerah yang mengelola dana APBN. Kanwil DJPb memberikan
dukungan penuh kepada para pejabat perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah sehingga dapat membangun fondasi yang kuat untuk mengelola dana APBN dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut berkontribusi dalam transformasi, reformasi organisasi dan layanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah melalui transfer knowledge tata kelola BLU pemerintah pusat. Dengan adanya transfer knowledge diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas layanan, pengembangan kapasitas SDM, dan peningkatan efisiensi operasional pada Badan Layanan Umum (BLU) Daerah. (*/Amad)
Comment