Pontianak, Media Kalbar
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, H. Subhan Nur meminta kepada PJ Gubernur Kalbar untuk Memberikan teguran dan Evaluasi Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmudah.
“Bahkan Saya Minta PJ Gubernur mengganti Kepala Bappeda, Kalau ada aturan yang membolehkan. ” Kata H. Subhan Nur di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (18/7).
Permintaan itu dilakukan karena Kepala Bappeda tidak menghargai undangan DPRD Kalbar dan hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala OPD, karena kita undang rapat untuk pelayanan publik.
“Seperti hari ini harus nya Kepala Bappeda datang, sesuai kesepakatan pada rapat RKA untuk diserahkan namun hari ini tidak datang, ini kan undangan resmi dari Lembaga dan melalui persetujuan Dewan, tidak sembarangan, ini kami anggap Bappeda ini meremehkan kita DPRD, dan bukan sekali ini saja.” Ungkap Subhan Nur di ruang kerjanya.
Kepala Bappeda ini juga dinilai tidak komunikatif, “dan kalau ini dibenarkan dalam regulasi, kita mengusulkan agar Mahmudah diganti atau dipecat saja dari Kepala Bappeda. ” Tegas Legislator dari Partai Nasdem ini.
Bukan tanpa alasan, karena ini merupakan pelayanan kepada masyarakat, masih banyak masalah yang dipertanyakan masyarakat Kepada Dewan yang mesti disampaikan, namun dengan tidak hadir nya Kepala Bappeda yang bisa memberikan solusi untuk pelayanan publik yang harusnya bisa diberikan solusi. “Namun ini tidak sebagai Kepala OPD mestinya tahu tupoksinya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai seperti raja.” Ujarnya.
Subhan Nur juga berharap Kepada Pj Gubernur untuk evaluasi Kepala OPD yang belum faham tupoksinya. “Contoh hari ini kita mengundang juga Kepala Dinas PUPR, mereka datang, kan tidak ada masalah, walaupun ada kekurangan-kekurangan, mereka minta maaf, diungkapkan daya serap Anggaran masih 62%, bahkan bidang SDA masih 0%, ini kita dorong kita bantu cari solusi kebijakan mereka untuk diselesaikan.” Jelas Anggota DPRD Kalbar dari Dapil Kabupaten Sambas ini.
Seperti masalah jalan yang menjadi keluhan masyarakat, seperti masalah jalan lingkungan istana Keraton Sambas dan Waterfront Sambas yang hancur lebur sehingga menjadi temuan APH, “Ternyata sudah dianggarkan, tinggal menunggu keputusan hukum tetap atau inkrah.” Ucapnya.
Untuk itu diharapkan Pj Gubernur Kalbar bisa segera evaluasi Kepala OPD, seperti Kepala Bappeda Kalbar untuk ditegur, kalau masih seperti itu, evaluasi dan ganti jika regulasi membolehkan. (Amad)
Comment