Pontianak, Media Kalbar
Kejati Kalbar menahan 3 tersangka dugaan korupsi pembangunan ruko di Sungai Ambawang, dari 3 tersangka tersebut antaranya manager dan asisten manager Perum Perumnas Cabang Pontianak.
Kajati Kalbar dalam keterangan persnya menyampaikan Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup kuat, melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi atas nama para tersangka :
1. Tersangka WI (Manager Perum Perumnas Cabang Pontianak)
2. Tersangka WR (Assistant Manager Seksi Produksi dan Pertanahan Perum Perumnas Cabang Pontianak)
3. Tersangka MM (Direktur PT. DAWUH UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan).
Dijelaskan Kajati Kalbar Masyhudi Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-07/0.1/Fd.1/12/2022, Tersangka “ WI “, PRINT-08/0.1/Fd.1/12/2022 Tersangka “ WR “, PRINT-09/0.1/Fd.1/12/2022 tersangka “ MM “, para tersangka ditahan selama 20 hari kedepan (tanggal 8 sampai dengan 27 Desember 2022) dan ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak.
Bahwa penahanan para tersangka, untuk memperlancar proses penyidikan, para Tersangka yaitu WI, WR, bersama-sama dengan Pelaksana pekerjaan yaitu tersangka SH (Direktur PT. KARYA MULYA PERKASA) dan tersangka MM sebagai Direktur PT. DAWUH UTAMA pada tahun 2015 sampai dengan 2016 telah melaksanakan Pembangunan 29 (dua puluh sembilan) unit Ruko di Lokasi Sentraland Sungai Ambawang.
Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak, dengan nilai kontrak 18 MIlyar, sedangkan kerugian Negara disebabkan oleh para tersangka Sebesar Rp 2.536.714.397,06 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam sen).
“Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.” Tutup Kajati Kalbar. (*/amad)
Comment