Kapuas Hulu , Media Kalbar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rancangan Anggaran Pendapat Daerah Perubahan ( RAPBD P ) menjadi Angaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBD P) yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu .Senin ( 26/9/2022 )
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kuswandi, SM dengan dihadiri Bupati Fransiskus Diaan, SH, Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, ST, Wakil Ketua DPRD Razali, S.Pd, Wakil Ketua DPRD Hairudin, S.Pd, Anggota DPRD, Sekda Drs Mohd Zaini, MM, Dandim 1206 Putussibau, Sekwan Abang Mohd Nasir, S.Sos, Kepala OPD, Pimpinan Bank, PInpinan BUMD serta tamu undangan lainya
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Sukardi, A.M.d berpendapat,
Jawaban usul saran dan pendapat fraksi DPRD KH tentang APBD P 2022 sebagai
catatan APBD P Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 mengalami kenaikan kurang 30 milyar lebih 2 persen dapat menjadi momentum dalam rangka mengangkat ekonomi rakyat akibat dari dampak dari kenaikan inflasi serta kenaikan BBM, ungkapnya
RAPBD P tentang APBD P hendaknya jadi momnet bagi pemerintah untuk mengevaluasi , dari pelaksanaan yang dijalankan .
APBD P harus benar benar tepat sasaran Sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan azas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dapat menerima dan menyetujui RAPBD P menjadi APBD P tahun 2022, kata Sukardi
Fraksi partai Nasdem mellaui jurubicara Silvia A.Md.Kep berpendapat APBD P dapat dijadikan perubahan dapat dilakukan dalam hal tertentu serta melakukan perubahan belanja daerah terdapat mekanisme dan proses agar anggaran dapat berjalan dengan baik, ucapnya
Fraksi Nasdem meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar keadaan sekolah dan mubiler yang rusak perlu penanganan yang khusus dan perlu data lapangan dari Kordik, dan aturan rumah sarang burung walet dan perlu pendataan jumlah rumah sarang burung walet di Kapuas Hulu . Adanya penambahan anggaran di BPBD karena Kabupaten Kapuas Hulu rentan dengan bencana alam.
BKPSDM untuk mengakomodir tenaga magang baik tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga kontrak diinstansi Pemda agar bisa dikutsertakan sebagai PNS, ungkap Silvia
Fraksi PDI P Alexander Trifanto berpendapat, berkaitan degan fungsi wewenang DPRD sebagaimana tercantum dalam tata tertib DPRD. Kami dari fraksi PDI P dan hasil konsultasi yang dilaksanakan penyerapan fisik pembangunan belum maksimal di setiap SKPD dapat melakukan dengan serius sesuai yang diharapkan, sehingga program pembangunan dapat terwujud, jelasnya
Kontrak kerja dengan OPD serta program kerja OPD dapat terlaksana dengan maksimal fraksi PDI P mendorong kepada Pemkab Kapuas Hulu agar mengkaji aset aset mana yang dapat menjadi dongkrak PAD untuk Kabupaten Kapuas Hulu di berbagai sektor pembangunan, pungkas Alexander Trifanto ( ICG )
Comment