Pontianak, Media Kalbar
Polemik pekerjaan Empat paket Proyek pada Dinas PUPR Provinsi Kalbar tahun anggaran 2023 yang di lelang dengan sistem e-katalog dan sudah di berhentikan sementara pekerjaannya oleh PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Kini muncul informasi proyek baru melalui LPSE pada biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalbar yang melelang kembali empat paket tersebut dengan sistem lelang terbuka untuk tahun anggaran 2023 pada Anggaran perubahan.
Empat paket yang akan di lelangkan kembali untuk tahun anggaran 2023 tersebut yaitu. 1. Renovasi Kawasan Waterfront Sambas tahap 2 (Untuk paket waterfront tahap 1 kini masih dalam proses hukum di Kejati Kalbar), 2. Pembangunan kantor samsat sambas, 3. Renovasi gedung asrama kalbar di bandung, dan 4. Pembangunan pagar panti jompo.
Salah seorang pengurus Asosiasi Jasa Konstruksi di pontianak yang tidak mau di sebutkan namanya, belum lama ini menyampaikan kepada Media Kalbar / mediakalbarnews.com bahwa dia ikut memonitor polemik lelang e katalog pada dinas PUPR kalbar, mencium aroma yang tidak sedap dalam proses lelang terbuka empat paket tersebut untuk TA 2023 di ULP biro pengadaan barang dan jasa Pemda kalbar. “Ada oknum pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan e katalog yang pernah di batalkan itu bekerjasama dengan seseorang yang di duga sebagai makelar atau mafia proyek, kini sibuk mendekati sejumlah pihak agar bisa memenangkan kembali empat paket lelang e-katalog yang dihentikan itu. Para makelar ini selama ini memang di kenal dekat dengan Pejabat penting di Pemda Kalbar dan pokja pada biro pengadaan barang dan jasa Pemda Kalbar.” katanya.
Dituturkan lebih lanjut bahwa Bukan rahasia umum lagi di kalangan penyedia jasa bidang konstruksi di Kalbar tentang sepak terjang oknum Mafia atau makelar proyek ini. Selama ini mereka dengan leluasa menjalankan aksinya karena memiliki kaitan jaringan dengan para penentu kebijakan di Pemda Kalbar.
“Bahkan tidak jarang para mafia proyek ini membawa bawa bawa nama APH dalam mencapai tujuannya memenangkan paket proyek. Ini yang harus kite cegah bersama.” ujarnya.
“Kami selaku pengusaha jasa konstruksi di kalbar merasa resah dengan ulah oknum mafia proyek yang selama ini bisa mengatur pemenang proyek. Kami juga minta kepada para oknum Pokja pada ULP Kalbar jangan bermain-main dalam pengaturan proyek Pemprov Kalbar yang selama ini menjadi perbincangan di Kalangan pengusaha jasa konstruksi. Cara bermain mereka juga sudah kami ketahui cuman oknum-oknum tersebut masih bernasib baik saja.” ungkapnya.
Untuk mencegah aksi pengaturan proyek di antaranya pada dinas PUPR Provinsi Kalbar tahun anggaran 2024 mendatang, pihaknya juga akan melayangkan surat ke KPK RI supaya di lakukan supervisi dan pemantauan agar tidak terjadi aksi pengaturan proyek yang melibatkan sejumlah oknum. (*/amad)
Comment