Pontianak, Media Kalbar
Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Moch Noor Subchan,S.I.K.,M.H, Hadiri Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalbar yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar di ruang Azalea, Hotel Orchadz pada hari Selasa (27/2), yang dibuka oleh Staff Alhi Gubernur Bidang Politik Hukum Dan Pemerintahan, Dra. Natalia Karyawati mewakili Pj.Gubernur Kalbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalbar Drs Manto Msi., Soopsdam XII/Tpr Mayor Inf Dwi Chandra. S, Siinteldam Mayor Inf Manggala Simanjuntak, Assintel Kejati Tali Wondo, S. H.M.H., (Mewakili Kajati Kalbar) dan sebagai peserta Kesbangpol 14 Kabupaten /KotaTim terpadu Penanganan Konflik Sosial Kalbar.
Dalam sambutan Pj. Gubernur Kalbar yang dibacakan oleh oleh Staff Alhi Gubernur Bidang Politik Hukum Dan Pemerintahan, Dra. Natalia Karyawati, M.E., disampaikan bahwa dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dengan semakin canggihnya teknologi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan masyarakat dunia yang semakin global ditandai dengan semakin derasnya arus informasi yang masuk akan membawa pengaruh baik, positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional ke depan adalah dengan dikeluarkannya undang undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan penanganan konflik sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi” jelasnya.
Ia mennambahkan bahwa Konflik dapat terjadi karena perbedaan individu, perbedaan pendirian, latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok yang menyangkut bidang ekonomi, politik, juga sosial.
Kepada awak media Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Moch Noor Subchan,S.I.K.,M.H, juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi adanya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal, khususnya menghadapi situasi kondisi saat ini yang masih berlangsung tahapan pemilu 2024.
“Saat ini memang kita harus peka dan hati-hati terhadap terjadinya konflik sosial yang timbul sebagai dampak dari pelaksanaan pemilu 2024, namun dengan manajemen pengelolaan informasi dan pengelolaan sistem keamanan yang dibangun oleh TNI Polri, insya allah dapat kita cegah”, kata Karoops Polda Kalbar.
Ia juga memberikan warning terkait banyaknya berita hoax yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak mudah mempercayai berita atau informasi hoax yang dapat memicu adanya konflik sosial di masyarakat.
“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu sadar terhadap informasi Hoax, harus dicek dulu kebenaran informasi-informasi seperti itu, kenali ciri-cirinya terutamanya adalah menjelek-jelekkan pihak tertentu, mengangkat persoalan berdasarkan rasisme, menyalahkan dan mengajak melawan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya, untuk itu apabila menemukan informasi semacam itu agar dikroscek melalui lembaga resmi sehingga masyarakat tidak menjadi korban informasi hoax di media”, tutup Kombespol Subchan. (*/Amad)
Comment