Pontianak, Media Kalbar
Pengalokasian Anggaran Rp15 miliar pada APBD 2025 untuk pengadaan kendaraan atau mobil dinas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sangat tidak tepat, sebaiknya dievaluasi kembali dan ditunda.
Hal ini disampaikan H. Subhan Nur, Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Nasdem pada media kalbar/ mediakalbarnews.com di Pontianak, Sabtu (14/6) menanggapi polemik anggaran pengadaan mobil dinas Pejabat Pemprov Kalbar yang mencapai Rp 15 miliar.
“Itu sangat tidak tepat, ditengah adanya efisiensi sehingga beberapa program pembangunan yang sangat penting tertunda karena adanya pemotongan anggaran, infrastruktur jalan hancur, Pokir Dewan juga banyak dipangkas. Tau-tau muncul anggaran 15 miliar rupiah untuk mobil dinas Pejabat Pemprov Kalbar, ini sangat riskan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ada hal yang mendesak yang perlu penanganan segera seperti Waterfront Sambas, dimana Mesjid Jami’ yang merupakan cagar budaya sudah turun 15 Centi bisa roboh kalau dibiarkan. ” ungkap Subhan yang terkenal vokal memperjuangkan daerah.
Subhan juga mendesak anggaran Rp15 miliar tersebut dievaluasi lagi dan ditunda, karena kendaraan dinas tidak begitu mendesak untuk diganti. “Sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur yang hancur perlu segera penanganan dan itu menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.” Ujarnya.
Sementara itu juga sebaiknya pemerintah tidak memangkas Pokir Anggota DPRD Kalbar, karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang dibutuhkan.
Pemangkasan program pokir-pokir tersebut mencapai nilai hingga Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Jumlah yang sangat besar, dan berdampak langsung kepada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program hasil aspirasi saat reses. “Kami sudah berjanji saat reses ke desa-desa, dusun-dusun. Ada jalan rusak, jembatan yang perlu diperbaiki, ada juga program ekonomi untuk masyarakat, bantuan rumah ibadah. Tapi semua itu tak bisa direalisasikan karena anggarannya dicoret,” ujarnya.
“Sekarang muncul Rp15 miliar untuk mobil dinas Pejabat, ini mengkhianati masyarakat namanya.” Tegasnya.
Sebaiknya Pemprov Kalbar tidak bersandiwara dengan efisiensi, “tapi realitanya tidak efisien dengan mengangarkan hal yang bukan prioritas begitu besar, sekali lagi lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang mendesak, sehingga masyarakat juga menikmati hasil kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.” Pungkasnya. (Amad)
Comment