Pontianak, Media Kalbar Dugaan perbuatan Prasetyo Gow Alias Asong (Mantan Napi Kasus Pidana Kehutanan, mantan buronan kejaksaan) yang menggunanakan data administrasi kependudukan
Depok, Media Kalbar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam implementasi
Depok, Media Kalbar Dalam rangkaian kegiatan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jakarta, Media Kalbar Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menanggapi wacana DPR RI yang
Surabaya, Media Kalbar Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas dan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Belanda, Marc Gerritsen, merencanakan kerja sama dalam
Jakarta, Media Kalbar Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti maraknya kasus perselingkuhan yang belakangan kerap ramai dibincangkan di media sosial. Pasalnya, menurut
Pontianak, Media Kalbar Dugaan perbuatan Prasetyo Gow Alias Asong (Mantan Napi Kasus Pidana Kehutanan, mantan buronan kejaksaan) yang menggunanakan data administrasi kependudukan
Pontianak, Media Kalbar Program Kumham Goes To Campus di Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berlangsung sukses dengan dihadiri langsung Wakil Menteri Hukum dan
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa implementasi KUHP tidak akan mengganggu kepentingan publik, khususnya komunitas bisnis,
