KMRB Desak Bupati Melawi Mundur; Rakyat Tak Butuh Pencitraan dan Oligarki Politik

Jakarta, Media Kalbar

Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu (KMRB) melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa.
KMRB menilai praktik oligarki dan dugaan sejumlah kasus korupsi di Melawi seharusnya mendapat perhatian utama Aparat Penegak Hukum (APH).

KMRB mengkritik pemberian WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Melawi Tahun Anggaran 2025. Sebab sebelumnya, defisit APBD Melawi tahun 2024 diduga melanggar ketentuan hukum. Aturan membatasi defisit maksimal 4,35 persen untuk daerah berkapasitas fiskal rendah. Kenyataannya, melalui Pergeseran Ketiga APBD-P, defisit mencapai 15,36 persen atau setara Rp178,72 miliar. Pelampauan batas ini bernilai Rp 128,15 miliar. Faktanya, rakyat Melawi saat ini butuh peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur yang baik.

“Kami juga mendesak Ketua DPRD Melawi yang merupakan saudara kandung Bupati Melawi agar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan kritis terhadap jalannya roda pemerintahan Kabupaten Melawi. Kami Aktivis daerah bersama Aktivis Jakarta akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap Pemerintah Daerah. Jika Bupati Melawi Dadi Sunarya tidak mampu membawa daerah Melawi lebih baik dan sejahtera, maka kami meminta Dadi Sunarya mundur saja dari jabatan Bupati”, tegas Raditya Koordinator KMRB.

LHKPN Bupati Dadi Jadi Sorotan

Dalam laporan LHKPN miliknya pada 30 maret 2026 untuk priodik 2025, Dadi Sunarya melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp 9.955.143.160.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari 8 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp6.531.400.000. Aset tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Melawi, meliputi sejumlah bidang tanah dan properti hunian.

Selain itu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1.120.000.000, yang terdiri dari dua unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016 dan satu unit mobil Suzuki Jeep tahun 2022.

Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp678.500.000, sementara kas dan setara kas mencapai Rp1.625.243.160. Dalam laporan tersebut, tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun hutang, sehingga total kekayaan bersihnya tetap berada di angka Rp9,95 miliar. (*/MK)