Pontianak, Media Kalbar
Terkait perkembangan kasus dugaan Korupsi pada proyek jalan di Kabupaten Mempawah, KPK dikabarkan sudah melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menyurati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menyelesaikan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus Korupsi dua paket Pembangunan Jalan Ruas Sekabuk – Sei Sederam senilai Rp. 51,5 Milyar dan Ruas Sebukit Rama – Sei Deram senilai Rp. 23,5 Milyar di Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015. Ada apa sampai KPK Menyurati Mendagri.? Akankan kasus korupsi ini menyeret Kepala Daerah setelah sejumlah saksi yang diperiksa memberikan keterangan yang mengaitkan kasus korupsi tersebut dengan Kepala Daerah (Bupati/Gubernur) sehingga KPK perlu meminta izin Mendagri untuk memeriksa.
Dugaan keterlibatan Kepala Daerah ini terkuak setelah KPK memeriksa terpidana EI di Lapas Kelas II A Pontianak terkait aliran dana milyaran Rupiah yang di transfer ke Rekening Mantan pejabat dalam kasus Korupsi BP2TD sesuai yang tertera dalam Putusan Pengadilan No. 19/Pid.Sus-Ptk/2023 yang dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas nama EI. Dugaan keterkaitan Mantan pejabat ini tertera dalam salinan putusan EI yang menyebutkan Dana yang di transfer EI tersebut di gunakan Mantan pejabat untuk membayar sisa hutang pembelian bahan material proyek Ruas Jalan Sekabuk – Sei Sederam Tahun Anggaran 2015 yang saat ini sedang diproses hukum oleh KPK.
Dalam salinan putusan PN Tipikor Pontianak yang diketuai Majelis Hakim Tri Retnaningsih,SH.MH itu juga disebutkan EI berkali kali mentransfer uang kepada mantan pejabat dan juga memberikan secara tunai yang mencapai Rp. 17.270.000.000.
Kabar adanya perkembangan kasus Korupsi Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang menyebutkan pihak KPK menyurati Mendagri tersebar luas melalui salah satu akun media sosial (@bisik_kalbar@.com) pada Sabtu. 17/5/2025/. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan menjelaskan detail kasus dugaan korupsi peningkatan jalan di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2015 setelah semua saksi yang diperiksa di Mapolda Kalbar rampung memberikan keterangan dalam pemeriksaan.”Nanti KPK akan menyampaikan secara detail terkait pihak-pihak yang terlibat, termasuk bagaimana konstruksi dari perkara dugaan tindak pidana korupsi peningkatan pembangunan jalan di Mempawah ini dan kemana aliran dana yang disalahgunakan,” ucap Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 5 Mei 2025 lalu.
Dia menyatakan saat ini KPK terus memperdalam keterangan dari para saksi yang diduga terlibat pada persoalan tersebut.
Disebutkan komisi antirasuah juga akan menginformasikan kepada publik siapa siapa saja yang diduga terlibat dalam proyek peningkatan jalan pada kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Mempawah.
Setelah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Mempawah 24 April 2025, KPK kemudian memeriksa 8 orang saksi di pada Senin, 5 Mei 2025 dan 15 saksi pada Jumat 9 Mei 2025 di Polda Kalimatan Barat. Masyarakat kini menanti keterangan resmi dari KPK terkait siapa siapa saja ditetapkan KPK sebagai tersangka dan meminta agar KPK dapat bertindak profesional tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Presiden Prabowo yang paling depan akan menindak Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi walaupun ia merupakan kader Partai Gerindra sekalipun. (*/MK)
Comment