Selama ini publik sibuk menyorot SMAN 1 Pontianak sebagai pihak paling dirugikan dalam drama LCC 4 Pilar Kalbar. Wajar. Mereka merasa dicurangi, viral nasional, lalu menolak ikut lomba ulang. Tapi di tengah badai itu, ada satu pihak yang nasibnya seperti menggantung, SMAN 1 Sambas. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Coba bayangkan posisi mereka. Secara aturan saat lomba selesai tanggal 9 Mei 2026. SMAN 1 Sambas sah sebagai juara. Nama diumumkan. Piala diterima. Hadiah Rp10 juta sudah dibawa pulang ke Sambas. Bahkan kalimat sakti paling kebal protes di republik ini sudah keluar, “Keputusan juri final dan tidak bisa diganggu gugat.” Kalimat yang biasanya dipakai panitia lomba.
Dalam logika lomba mana pun, laga selesai ya selesai. Wasit meniup peluit, penonton pulang, pedagang es teh bubar. Tapi kali ini tidak. Drama malah lanjut ke season berikutnya.
Netizen menyerbu media sosial seperti auditor masuk kantor proyek. Potongan video viral ke mana-mana. MPR RI akhirnya turun tangan dan memutuskan lomba diulang. Nah, di sinilah mulai terasa absurdnya.
Entah kenapa, lembaga sebesar MPR yang biasanya identik meminta pertanggungjawaban presiden, menjaga arah negara, dan bicara soal masa depan bangsa, sekarang malah terlihat lebih sibuk mengurus LCC sampai seluruh Indonesia ikut rapat batin. Republik ini memang ajaib. Kadang urusan beras naik terasa sunyi, tapi lomba cerdas cermat bisa berubah seperti sidang darurat negara.
Keputusan lomba ulang otomatis membuat kemenangan SMAN 1 Sambas menggantung di udara seperti baliho caleg habis badai. Secara tidak langsung, status juara mereka dianulir. Semua kembali nol. Tidak ada pemenang tetap. Reset total seperti game PlayStation yang memory card-nya dicabut.
Padahal SMAN 1 Sambas sebenarnya tidak punya sangkut paut dengan kekisruhan ini. Mereka ikut sesuai aturan. Menjawab soal. Mendengar keputusan juri. Selesai. Kalau mau jujur, mereka juga korban keadaan.
Nuan bayangkan perasaan anak-anak itu. Sudah senang membawa nama sekolah, keluarga, dan Kabupaten Sambas. Kepala sekolah mereka, Syafaruddin, aktif mendampingi siswa hingga berhasil menjadi juara pertama tingkat Kalbar. SMAN 1 Sambas sendiri bukan sekolah sembarangan. Sekolah unggulan berakreditasi A dengan motto “Hebat dan Bermartabat,” berdiri di Jl. Akhmad Sood No. 246, Tumuk Manggis, Sambas.
Dari wilayah perbatasan, mereka datang membawa mimpi besar. Eh, pulangnya malah membawa drama nasional. Yang bikin tambah ruwet, SMAN 1 Pontianak menolak ikut lomba ulang. Nah loh. Sekarang MPR RI pasti mulai putar otak tujuh keliling sampai mungkin ruang rapat berubah jadi tempat curhat nasional.
Kalau Pontianak tidak ikut, lawan Sambas siapa? Apakah diganti peserta lain? Kalau iya, dasar aturannya apa? Masa tiba-tiba muncul “tim wildcard” seperti turnamen Mobile Legends? Atau cukup dua regu saja? Nanti publik ribut lagi bilang formatnya berubah.
Belum lagi kalau SMAN 1 Sambas juga ikut menolak tanding ulang. Waduh. Bisa-bisa lomba ini berubah jadi seminar nasional tentang cara membuat masalah sederhana menjadi skripsi 900 halaman.
Karena posisi Sambas sekarang memang serba salah. Kalau ikut lomba ulang, mereka seperti mengakui kemenangan sebelumnya belum sah. Kalau menolak, nanti dianggap tidak sportif. Kalau diam, netizen tetap menyerang seperti komentator politik musiman.
Di sinilah MPR RI sedang menghadapi level tersulitnya. Mereka bukan cuma harus memperbaiki lomba, tapi juga menjaga ego, harga diri, dan perasaan semua pihak sekaligus. Masalahnya, di negeri ini, memperbaiki satu retakan kadang malah membuka lubang baru.
Drama LCC sekarang bukan lagi soal siapa paling pintar menjawab soal. Ini sudah berubah jadi catur politik rasa kuis televisi. Yang paling menegangkan? Sampai hari ini, belum ada yang benar-benar tahu ending-nya bakal seperti apa. (*)
Penulis: Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Comment