by

Pengurus DPD PKDI Kaltim Dikukuhkan, Munip: Jadi Motor Kemajuan Desa dan Dukung Program Pemerintah

PONTIANAK, Media Kalbar

Ketua DPD Perkumpulan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Munip, bersama  pengurus DPD PKDI Kalimantan Barat dikukuhkan oleh Ketua Umum PKDI, Sujiono, S.E.,yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (9/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Munip menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD PKDI Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ia mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan para kepala desa dari berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kami merasa bangga dan berbahagia bisa membersamai teman-teman DPD PKDI Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengukuhan pengurus. Ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan kepala desa,” ujarnya.

3 Tujuan Utama PKDI
Munip menjelaskan sesuai arahan Ketua Umum PKDI, organisasi memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala desa guna memperkuat solidaritas serta bersama-sama membangun dan memajukan desa.

Kedua, menjadi sarana peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para kepala desa. “Melalui organisasi ini kami tidak hanya belajar memimpin masyarakat di desa, tetapi juga belajar memimpin organisasi yang lebih besar sehingga kemampuan kepemimpinan terus berkembang,” katanya.

Ketiga, PKDI berkomitmen mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami diminta untuk tegak lurus satu komando dalam mendukung program-program pemerintah. Harapannya, jika desa maju maka Indonesia juga akan semakin jaya,” tegasnya.

Perkembangan PKDI di Kaltim dan Peluang IKN
Munip juga memaparkan perkembangan PKDI di Kalimantan Timur. Pada Januari 2026 sebanyak 25 kepala desa telah bergabung, dan hingga saat ini sekitar 40 desa telah terkonfirmasi menjadi anggota PKDI dari total 814 desa di Kaltim.

Ke depan, DPD PKDI Kaltim akan melanjutkan pembentukan kepengurusan di tingkat DPC kabupaten dan kota untuk memperkuat organisasi hingga ke daerah.

Terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Munip menilai itu menjadi peluang besar bagi desa-desa di Kaltim.

“Kami berharap desa-desa di sekitar IKN mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik dari sisi pembangunan sarana, prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat desa dapat ikut merasakan manfaat hadirnya IKN,” pungkasnya. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed